Investor Waspadai Corona Jilid Dua, Rupiah Lanjut Melemah Awal Pekan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sikap investor yang mewaspadai gelombang kedua penyebaran corona diprediksi akan membuat rupiah kembali melemah atas dolar AS pada Senin, 15 Juni 2020. Jumat lalu, rupiah ditutup melemah 0,81 persen ke Rp 14.133 per dolar AS.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra pun memprediksi laju rupiah akan berkisar dari Rp 14.050 per dolar AS hingga Rp 14.300 per dolar AS.

Ia mengatakan, pelemahan mata uang garuda masih akan dibayangi oleh sikap pelaku pasar keuangan global mulai mengantisipasi risiko second wave pandemi corona, setelah pembukaan ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan negara lain.

“Pelaku pasar juga merespon negatif pernyataan The Fed yang pesimistis ekonomi global akan cepat pulih pasca pandemi. Alhasil, aset berisiko bergerak melemah termasuk rupiah,” ujarnya Jumat sore, mengutip kontan.co.id.

Ia pun menilai meski data neraca dagang Indonesia yang akan keluar pada Senin ini diproyeksikan surplus, tetap saja tak banyak membantu laju rupiah.

Selain itu, pelaku pasar juga akan mencermati penurunan aktivitas ekspor dan impor selama bulan Mei 2020 yang cukup dalam dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Kemungkinan surplus yang kecil ini tidak terlalu mempengaruhi rupiah karena data perdagangan juga menunjukkan penurunan aktivitas,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukung Komitmen Presiden Prabowo Jaga Semangat Reformasi dan Bersihkan Birokrasi

Oleh: Maya Paramitha)*Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda reformasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelola pemerintahan, penegakanhukum, hingga penguatan supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Komitmentersebut menunjukkan bahwa reformasi bukan hanya dipahami sebagai perubahanadministratif, melainkan upaya besar untuk membangun institusi negara yang profesional, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Agenda reformasi yang diusung Presiden Prabowo juga dipandang sebagai langkahpenting untuk memastikan birokrasi negara mampu bergerak lebih adaptifmenghadapi tantangan global. Di tengah persaingan ekonomi internasional, perkembangan teknologi digital, hingga ancaman kejahatan transnasional, negara membutuhkan institusi yang kuat, responsif, dan mampu bekerja secara efektif. Karena itu, reformasi kelembagaan tidak hanya relevan bagi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saingnasional.Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri, menyampaikan bahwavisi Presiden Prabowo tidak terbatas pada pembenahan satu institusi semata, melainkan mencakup seluruh lembaga negara agar mampu bekerja secara efektifdan selaras dengan prinsip demokrasi modern. Pendekatan yang menyeluruhtersebut dinilai penting untuk memastikan reformasi berjalan sistemik dan tidakberhenti pada perubahan parsial.Menurutnya, pembaruan kelembagaan harus diarahkan untuk memperkuat kualitaspelayanan publik sekaligus menjaga supremasi sipil sebagai fondasi utama negara demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap institusi negara dituntutbekerja secara profesional, tunduk pada hukum, serta menjunjung tinggikepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu. Supremasi sipilmenjadi elemen penting agar seluruh kebijakan negara tetap berjalan sesuai amanatkonstitusi dan prinsip demokrasi yang menjamin hak-hak masyarakat.Semangat reformasi juga berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan. PemerintahanPresiden Prabowo dipandang memiliki tekad kuat untuk memperkuat sistempengawasan, meningkatkan transparansi birokrasi, dan menutup celahpenyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Upaya tersebut menjadi penting karena korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.Dalam konteks tersebut, reformasi kelembagaan bukan hanya menyentuh aspekstruktur organisasi, tetapi juga menyasar budaya kerja aparatur negara. Integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi nilai utama yang harus diperkuat agar setiap institusi mampu menjalankan mandat konstitusional secara optimal. Tanpaperubahan budaya birokrasi,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini