Waduh! Operator Bus Naikan Tarif Hingga 75 Persen di Masa New Normal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kebijakan pemerintah yang meminta agar operator bus tidak menaikkan harga tiket di masa New Normal karena pembatasan penumpang sepertinya bakal dilanggar.

Pasalnya, dengan dalih untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya, pengusaha bus berniat menaikkan tarif sebesar 50 hingga 75 persen.

“Memang tarif sudah naik besarannya antara 50 persen sampai dengan 75 persen,” kata Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan, Rabu 10 Juni 2020.

Dia mengatakan, selama pandemi virus corona ini, para pengusaha bus dan angkutan darat lainnya sudah cukup menderita akibat kebijakan yang melarang orang bepergian. Aktivitas transportasi darat turun drastis bahkan ada sejumlah trayek yang berhenti sementara akibat kebijakan tersebut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan memang saat ini terjadi pemikiran kontradiktif antara ekonomi dan kesehatan, terutama bagi angkutan darat menyoal tarif dan okupansi.

Dia menjelaskan lazimnya memang ketika terjadi penurunan okupansi penumpang, otomatis uang yang masuk ke operator tidak banyak sehingga perlu ada penyesuaian tarif. Apalagi ketika kapasitas maksimalnya dibatasi.

“Kami perlu hati-hati menentukan ini, daya beli masyarakat sedang menurun, bagaimana kami melakukan kenaikan tarif ini serta- merta, tentu demand akan tidak maksimal. Padahal sektor perhubungan darat ini juga harus eksis kalau tidak bagaimana dia punya bus, peralatan, pegawai tak beroperasi,” kata Budi.

Namun, dia menegaskan saat ini pemerintah cenderung tidak memberikan izin kenaikan tarif, agar permintaan masyarakat tetap tumbuh. Dikhawatirkan, jika tarif angkutan tinggi permintaan masyarakat akan turun. “Kita hitung bagaimana dalam 1 bulan ke depan seperti apa,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini