DPR Disentil Najwa Shihab, Andre Rosiade Sindir Proyek ‘Sekolahmu’

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Anggota DPR RI Andre Rosiade membalas surat terbuka Najwa Shihab. Surat itu diunggah dalam bentuk video itu berisikan kritik terhadap kinerja anggota dewan rakyat.

Andre Rosiade pun tak terima dengan pernyataan Najwa. Melalui unggahan utas di akun Twitter pribadinya @andre_rosiade, politikus Partai Gerindra itu mengatakan anggota DPR tetap menjalankan tugas membantu rakyat dalam penanggulangan virus corona termasuk di dapil masing-masing.

Ia pun kemudian menyarankan Najwa Shihab untuk terjun langsung membantu rakyat. Bahkan ia kemudian menyinggung soal keterkaitan platform Sekolahmu sebagai satu mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja.

Andre mengaku mendapat informasi tentang dugaan keterlibatan Najwa Shihab dalam platform tersebut.  “Saran saya sebagai Sahabat. @NajwaShihab juga bisa langsung membantu rakyat. Apalagi ada informasi diduga start up Sekolahmu yang berada di bawah PT. Sekolah Integrasi Digital mendapatkan Penunjukkan proyek Kartu Prakerja. Dimana diduga Sekolahmu punya hubungan dengan @NajwaShihab”, sambungnya.

Bila dugaan tersebut benar, kata Andre, mestinya Sekolahmu berkontribusi membantu rakyat yang terdampak virus corona. Terlebih, program Kartu Prakerja menjadi salah satu proyek yang digagas untuk menanggulangi pandemi virus corona.

Sebelumnya, Najwa menyampaikan surat terbuka kepada anggota DPR. Ia menanyakan, mengapa para anggota dewan justru sibuk mengurusi isu-isu yang tidak berkaitan dengan corona di tengah situasi pandemi ini.

Surat tersebut disampaikan dalam video bertajuk “Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat” yang diunggah Najwa Shihab melalui akun youtube pribadinya.

“Tuan dan Puan Yang Terhormat, apa kabar? Saya perhatikan parlemen negara lain fokus melawan corona, tapi rasa-rasanya isu yang keluar dari Senayan belakangan kok tidak terkait corona ya?” kata Najwa.

Najwa pun mengulas satu per satu isu yang dibahas DPR yang dianggap tak berkaitan dengan krisis corona. Mulai dari RUU Ciptakerja, RUU Pemasyarakatan hingga RUU KUHP yang dinilai memicu polemik.

“RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. RUU Pemasyarakatan, ada koruptor yang ingin. bebas kah? Apa kabar, Pak Yasonna?” sindir Najwa.

Najwa tak menyangkal jika perilaku DPR ini bisa menimbulkan kecurigaan di mata rakyat. DPR seolah buru-buru kejar setoran.

“Gara-gara pandemi, yang sedang jatuh cinta saja berani menunda pernikahan loh. Ini kok DPR buru buru banget kaya lagi ngejar setoran?” lanjut Najwa.

Meski begitu, Najwa menyetujui bila pembuatan Undang Undang memang penting. Namun jika dilakukan di tengah situasi krisis kesehatan seperti ini, ia menganggapnya aneh.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini