MATAINDONESIA, JAKARTA – Alarm waspada sebaran Covid-19 terus dibunyikan daerah. Regulasi lebih ketat digulirkan guna merespons masih besarnya gelombang perpindahan manusia antar wilayah. Padahal, pemerintah menginstruksikan masyarakat #DiRumahSaja dan melakukan social distancing.
Regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga mulai diterapkan Jumat (10/4), khususnya di wilayah DKI Jakarta.
Meski ada himbauan dari pemerintah pusat, tapi gelombang pergerakan manusia masih terjadi. Terlebih mereka yang tinggal di Jakarta. ”Pergerakan arus masuk manusia di Madiun sangatlah besar. Masyarakat belum taat terhadap aturan pemerintah pusat. Padahal, sebelumnya sudah ada himbauan jangan bepergian atau tinggal di rumah. Kondisi tersebut tentu mekhawatirkan karena sebaran Covid-19 akan semakin luas di daerah-daerah,” ujar Bupati Madiun Ahmad Dawami, Kamis (9/4).
Hingga Selasa (7/4), gelombang pergerakan manusia yang masuk ke Madiun mencapai 10 Ribu orang. Mereka rata-rata para perantau yang tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya. ”Pemerintah pusat harus lebih ketat mencegah pergerakan orang-orang tersebut. Bagaimana mereka ini tidak keluar dari kota atau daerah tersebut harus diupayakan maksimal,” kata Ahmad.
Mengacu informasi http://infocovid19.jatimprov.go.id/, Rabu (8/4) pukul 23.30 WIB, Madiun memiliki 1 pasien positif Covid-19. Sekitar 8 orang yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), lalu 172 nama Orang Dalam Pemantauan (ODP). Untuk wilayah Jawa Timur jumlah total infeksi Covid-19 mencapai 196 pasien. Rinciannya pasien sembuh 23,47 persen dan sedang dirawat 67,86 persen, lalu meninggal 8,67 persen.
Adapun jumlah PDP sekitar 1.185 orang. Komposisinya terdapat 67,93 persen nama dalam pengawasan, lalu 26,92 persen sudah selesai menjalani pengawasan.
Adapun mereka yang meninggal dunia mencapai 5,15 persen. Untuk status ODP jumlahnya sekitar 12.314 orang. Dari angka itu, sebanyak 67 persen sedang dipantau, lalu 32,9 persen dinyakan selesai. Jumlah ODP yang meninggal mencapai 0,11 persen.
“Kami sedikit beruntung karena seluruh aparat sangat responsif. Mereka mencatat dan melaporkan tiap nama yang masuk ke wilayahnya masing-masing. Mengacu besarnya pergerakan manusia, khususnya yang masuk di Madiun ini, koordinasi lintas institusi semakin intensif dilakukan,” kata Ahmad.
Guna menekan sebaran Covid-19 secara langsung, Madiun menerapkan regulasi karantina mandiri 14 hari bagi pendatang. Setiap desa dan kecamatan sudah memiliki fasilitas khusus untuk menerapkan aturan karantina mandiri. Tindakan tegas akan diberikan kepada para individu yang melanggar aturan karantina mandiri 14 hari tersebut.
“Secara khusus, kami meminta mereka tetap bertahan di tempat perantauannya masing-masing. Jangan melakukan perjalanan. Tetap bertahan di rumah. Bagi mereka yang tetap memilih kembali ke Madiun, maka harus menjalani karantina mandiri terlebih dahulu. Kalau melanggar, maka sanksi tegas akan diberikan aparat,” ujar Ahmad.
Sama seperti di Madiun, sikap siaga juga ditunjukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mereka bahkan menjaga 7 pintu masuk selama 24 jam non stop. Pos pantau pergerakan orang ini berada di Babadan, Sawoo, Sukorejo, Mlilir, Slahung, Sampang, dan Badegan. Hanya saja, Ponorogo dihadapkan kepada masalah pelik. Para pendatang memiliki treatment khusus untuk mengelabui pemeriksaan petugas.
”Ponorogo terus membatasi sebaran Covid-19. Tapi, pergerakan arus masuk orang-orang masih terjadi. Kami sudah siapkan 7 pos untuk mengawasi mereka. Tapi, ada beberapa orang yang berbohong. Dia datang dari Jakarta dengan bus dan turun di Wonogiri, lalu masuk ke sini dengan motor. Mereka tidak bawa barang dan mengaku dari wilayah lain di sekitar sini,” kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.
Berdasarkan data http://infocovid19.jatimprov.go.id/ juga, Ponorogo memiliki 3 pasien positif Covid-19. Ada juga 15 nama dalam status PDP, lalu 298 jiwa ODP. ”
“Kesadaran memang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat di perantauan. Mereka tidak melakukan perjalanan, kecuali Covid-19 sepenuhnya aman dan bersih dari Indonesia. Upaya ke arah sana sekarang ini terus dilakukan pemerintah pusat. Sebaran Covid-19 akan terputus apabila gotong royong seluruh elemen masyarakat berjalan,” ujar Kepala Staf Presiden Moeldoko
