Para Ahli Buat Alat untuk Hancurkan Virus Corona

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Para ahli yang merupakan gabungan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjajaran (Unpad) membuat alat untuk menghancurkan virus corona yang diberi nama Airborne Sterilization.

Menurut peneliti Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI Anto Tri Sugiarto, nantinya alat itu akan ditempatkan di Mobile Disinfection Chamber atau tenda disinfeksi virus.

Anto dan Asisten Ahli Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Eko Charnius Ilman tidak menggunakan bahan kimia untuk memproduksi Airborne Sterilization, melainkan dengan ozone nano bubble water (ONBW).

“Nantinya alat ini akan mengeluarkan uap yang bisa kita langsung operasikan di chamber,” kata Anto.

Lebih lanjut kata Anto, alasan mengapa mereka memanfaatkan ozone nano bubble water karena dinilai efektif membunuh bakteri dan virus.

Berdasarkan hasil penelitian LIPI, ITB, dan Unpad, ozone nano bubble water sebetulnya lebih cepat membunuh bakteri. Sementara itu ozone memerlukan waktu 30 detik untuk mematikan virus.

Eko pun menuturkan bahwa saat ini chamber atau tenda sterilisasi masih berbentuk seperti ruangan kecil dengan satu pintu, maka dari itu ia mengusulkan lebih baik tenda dirancang seperti lorong panjang yang dinilai lebih efektif.

“Saya lihat masih banyak yang pakai tenda lalu ada pintunya sehingga agak menyulitkan. Dengan adanya alat Airborne ini, kita bisa buat seperti lorong yang uapnya cukup banyak sehingga orang bisa lewat,” katanya.

Sementara itu, Dr. Keri Lestari dari Fakultas Farmasi Unpad pun menjelaskan secara singkat alasan dipilihnya ozon karena dinilai relatif lebih aman. Selain ozone, alat untuk sterilisasi itu bisa juga menggunakan bahan klorin.

“Untuk ozone memang relatif lebih aman, namun ada juga selain ozon yaitu klorin. Sebab klorin sudah biasa digunakan di kolam renang dan tidak ada masalah dengan kulit,” katanya.

Sebelumnya, tenda atau bilik sterilisasi sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR).

Bilik sterilisasi itu dibuat secara mandiri dan ditempatkan di beberapa tempat umum, seperti kantor pelayanan publik yang tersebar di Surabaya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini