Parno Virus Corona! Anies ‘Larang’ PNS DKI Berjabat Tangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Guna mencegah penularan virus corona di DKI Jakarta.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi intensitas berjabat tangan.

“Seluruh jajaran Pemprov juga tadi diinstruksikan untuk mengurangi kegiatan jabat tangan dan kontak fisik langsung, tapi tidak mengurangi rasa hormat satu sama lain,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 11 Maret 2020.

Anies yakin membatasi kontak langsung bisa mencegah penularan dan penyebaran virus corona. Karenanya, dia berharap PNS DKI menjalankan instruksinya yang baru saja dikeluarkan.

Anies juga meminta PNS yang sedang sakit agar tidak memaksakan diri masuk bekerja. Tidak akan ada pemotongan gaji dan tunjangan bagi mereka yang beristirahat di rumah dengan alasan sakit mirip gejala virus corona.

“Seluruh jajaran BUMD PNS DKI maupun pekerja kontrak semua sama tidak ada pemotongan gaji dan TKD bila mereka harus melakukan (istirahat di rumah),” ujarnya.

Meski demikian, Anies meminta PNS agar memeriksakan diri terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan.

“Bila diisolasi pulih tidak ada pemotongan gaji dan tidak ada pemotongan tunjangan kinerja karena berada di rumah itu untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan kolega serta tetangga,” katanya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 70 orang dalam pemantauan dan 97 pasien dalam pengawasan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini