Akhirnya Turki dan Rusia Berdamai di Suriah

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Turki dan Rusia akhirnya mengumumkan gencatan senjata setelah konflik melelahkan di Idlib, Suriah. Selama ini, kedua negara kerap terlibat kontak senjata hingga menewaskan banyak prajurit.

Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin membuat keputusan bersama, bahwa konflik kedua negara di Suriah harus diakhiri.

Sejak Desember 2019 lalu, Idlib yang menjadi basis terakhir pemberontak Suriah mendapat dukungan Turki. Sementara pasukan pemerintahan yang sah Bashar Al Assad didukung penuh pasukan Rusia untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Putin berharap, gencatan senjata ini menjadi dasar yang baik untuk sama-sama mengakhiri pertempuran di Idlib. Ia menilai, penderitaan penduduk Idlib harus segera dituntaskan agar wilayah tersebut dalam kembali berkembang dan warganya hidup normal.

Dalam kesepakatan gencatan senjata, Erdogan dan Putin sepakat untuk membantu para pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Kedua negara juga sepakat untuk membangun koridor keamanan di sepanjang jalan raya timur-barat di Idlib dan mengadakan patroli bersama di sana pada 15 Maret 2020 mendatang.

Dalam pernyataan bersama yang dibacakan oleh menteri luar negeri Turki dan Rusia, kedua belah pihak mengatakan, koridor itu akan membentang enam kikometer ke utara dan enam kilometer ke selatan jalan raya M4.

Keduanya mengatakan, menteri pertahanan masing-masing negara akan menyetujui parameter koridor dalam waktu sepakan. Hingga krisis terkahir, Putin dan Erdogan berhasil mengoordinasikan kepentingan di Suriah meskipun Moskow mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, sementara Ankara mendukung pasukan oposisi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini