MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memastikan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diisi 1,8 juta ASN, belum termasuk TNI dan Polri.
Namun, ia memberi catatan penting. Bagi ASN yang tidak berkompeten atau kinerjanya kurang baik, termasuk anggota TNI dan Polri, maka tidak akan ikut dipindahkan mengabdi di ibu kota baru nantinya.
“ASN menjelang pensiun dan tidak memiliki kompetensi tidak kita ikutkan,” kata Tjahjo di Solo, Rabu 26 Februari 2020.
“Perintah Bapak Jokowi, pindahkan semua, kecuali yang kompetensinya tidak ada. Karena kami membangun smart government, smart office, sehingga kompetensi itu harus ada,” ujarnya menambahkan.
Tjahjo menyebut, pemindahan ASN akan dilakukan sekitar 3 atau 4 tahun mendatang, ketika perangkat penunjang lainnya sudah siap di ibu kota baru. Saat ini, Kemenpan-RB masih melakukan pendataan seluruh pegawai kementerian lembaga yang ada di pusat.
Secara roadmap sudah selesai, akan kami kirim ke kementerian lembaga lewat menteri dan semua setjen, mendata ASN-nya. Pada harinya pindah ya pindah, soal harinya kapan kan masih 3-4 tahun,” katanya.
Terkait permukiman, Tjahjo mengaku pemerintah sudah mempersiapkannya. Namun yang menyusun adalah Bappenas dan Kementerian PUPR.