Gubernur Gak Mampu, Banjir Jakarta Ditangani BNPB

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penanganan banjir Jakarta akhirnya diambil alih pemerintah pusat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan BNPB telah menggelar pasukan untuk menanggulangi banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Selasa 25 Februari 2020 pagi.

“BNPB akan mengadopsi operasi dan strategi penanggulangan banjir pada awal 2020 lalu,” ujar Agus.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi di Kantor BNPB yang dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan badan usaha milik negara pada Selasa pukul 08.00 WIB.

Sebagai koordinator komando dan pelaksana, BNPB memastikan gelar pasukan dalam rangka penanggulangan banjir di Jabodetabek telah terlaksana dan tersebar di sejumlah titik untuk meringankan beban warga dari dampak banjir yang dipicu faktor cuaca.

Selain itu mengimbau warga untuk menyiapkan strategi dan mitigasi bencana banjir, BNPB juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian banjir melalui Petabencana.id.

Kepada warga yang memerlukan bantuan evakuasi, Agus mengatakan bisa menghubungi pusat panggilan yang tersedia, yaitu 112 untuk pemerintah daerah, 115 untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), 119 untuk Kementerian Kesehatan, 110 untuk Polri, 113 untuk pemadam kebakaran, dan 021-51010-112 untuk BNPB.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Senin (24/2) dini hari hingga Selasa pagi mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait hujan lebat disertai angin kencang dan petir di wilayah DKI Jakarta yang berlaku hingga Rabu (26/2).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini