Mantap! Bappenas Gaet UNDP dan Denmark Dukung Pengembangan Ekonomi Sirkular di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menjalin kerja sama kemitraan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendukung pengembangan strategi nasional pertama Indonesia tentang ekonomi sirkular.

Program ini turut disupport oleh pemerintah Denmark. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Strategi ekonomi sirkular telah berhasil dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Denmark. Melalui inisiatif ini, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengadopsi strategi nasional tentang ekonomi sirkular dimana Indonesia dapat meningkatkan daya saing untuk menarik investasi sektor swasta.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pengadopsian ekonomi sirkular ini akan mempercepat kemajuan Indonesia menuju beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi komitmen kuat Pemerintah, khususnya SDG12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan.

“Model ekonomi sirkular adalah kunci untuk mencapai nol polusi dan lingkungan yang bebas limbah beracun ketika Indonesia memulai ekonomi berbasis industri dan jasa dalam dekade berikutnya. Pemerintah Indonesia dengan senang hati menyambut inisiatif yang sangat dibutuhkan ini yang akan memudahkan transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam,” katanya dalam siaran pers yang diterima Mata Indonesia, Senin 24 Februari 2020.

Sementara Menteri Lingkungan Denmark Lea Wermelin mengatakan, transisi ke ekonomi sirkular adalah langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan. Penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi semua negara di dunia.

“Kita harus mengambil langkah lebih cepat untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan berpikir lebih cerdas dengan sumber daya yang telah digunakan. Saya sangat senang Indonesia mengambil inisiatif ini untuk merumuskan strategi ekonomi sirkuler, dan saya senang Denmark dan UNDP dapat mendukung langkah pertama dalam transisi ini,” ujarnya.

Kepala Perwakilan UNDP Christophe Bahuet menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dubes Denmark Rasmus A. Kristensen, disaksikan oleh Menteri Bappenas Suharso Manoarfa dan Menteri Linkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin (doc: UNDP Indonesia)

Resident Representative UNDP di Indonesia Christophe Bahuet juga ikut berpendapat. Ia menekankan soal manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dengan bertransisi ke ekonomi sirkular bagi Indonesia.

“Kami akan mengadopsi pendekatan yang sangat komprehensif yang melampaui daur ulang limbah dan mencakup semua dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan lingkaran ekonomi sehingga Indonesia dapat memperoleh manfaat maksimal dari model yang baru ini,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini