Ombudsman: Penolakan Warga Natuna Cerminkan Pembangkangan dan Menyinggung Perasaan Warga Lain

Baca Juga

MATA INDONESIA, MEULABOH– Penolakan warga Natuna terhadap proses karantina warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan Cina telah menyinggung masyarakat daerah asal mereka dan mencerminkan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh Dr Taqwaddin Husin, Minggu 2 Februari 2020.

Dia mengaku sedih dan kecewa atas sikap masyarakat di Kepulauan Natuna tersebut karena membangkang terhadap kebijakan pemerintah yang sah.

Selain merupakan itu sikap tersebut membuat ketersinggungan masyarakat daerah lainnya, terutama daerah tempat berasal para WNI tersebut.

“Sebagai putra daerah Aceh, saya tersinggung mendapat perlakuan seperti itu oleh masyarakat di Natuna,” kata Taqwaddin Husin seperti dilansir antara, Minggu 2 Februari 2020.

Padahal, beberapa hari lalu beberapa kapal perang dan hampir seribuan prajurit TNI dikirim ke Natuna, termasuk dihadiri Presiden Republik Indonesia untuk menyelamatkan wilayah Kepulauan Natuna dari intervensi asing.

Akan tetapi, ketika diminta untuk menampung sementara saja (14 hari) para WNI untuk proses observasi paparan virus Corona, masyarakat di daerah tersebut malah melakukan penolakan.

Jika masih ada penolakan, apalagi ditambah nada kebencian, dia meminta Pemerintah Aceh menjemput anak-anak asal Serambi Makkah yang di karantina tersebut.

Dia juga berharap semoga masyarakat Natuna dapat menerima saudara sebangsa dengan sukacita dan penuh persahabatan.

Apalagi sebelum diambil kebijakan oleh pemerintah, tentu bapak Presiden Jokowi bersama para menterinya sudah mengkaji segala kemungkinan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo dan Agenda Penguatan Peran Guru dalam Pembangunan Bangsa

Oleh: Amanda Purnama )*Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pendidikan sebagaisalah satu fondasi utama pembangunan nasional. Dalam kerangkatersebut, guru dipandang sebagai elemen paling penting dalam proses mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjawabtantangan masa depan. Karena itu, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat inidiarahkan untuk memperkuat kesejahteraan, kompetensi, danprofesionalisme guru agar kualitas pendidikan nasional semakinmeningkat.Komitmen pemerintah terhadap penguatan peran guru terlihat darilangkah nyata yang dilakukan dalam perbaikan sistem kesejahteraan tenaga pendidik. Selama bertahun-tahun, persoalan birokrasi yang panjang dalam penyaluran hak-hak guru sering menjadi perhatian. Pemerintah kemudian menghadirkan terobosan baru dengan memastikangaji dan tunjangan dapat diterima langsung oleh guru melalui transfer kerekening masing-masing setiap bulan.Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskanbahwa mekanisme baru tersebut menjadi bagian dari upayapenyederhanaan birokrasi yang diinisiasi Presiden Prabowo. Menurut Abdul, kebijakan ini dirancang agar para guru dapat merasakanmanfaat program pemerintah secara langsung tanpa harus menghadapiproses administrasi yang berlarut-larut.Kebijakan transfer langsung tunjangan guru menunjukkan perubahanpendekatan dalam tata kelola pendidikan. Pemerintah tidak hanyaberupaya menyediakan anggaran yang memadai, tetapi juga memastikansetiap program berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Kebijakan transfer langsung tunjangan guru sekaligus memperlihatkankeseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebihresponsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik.Peningkatan kesejahteraan guru juga diwujudkan melalui kenaikantunjangan bagi guru non-ASN. Pemerintah menaikkan tunjangan dariRp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar satu kali gajipokok. Kebijakan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadappeningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari investasijangka panjang di bidang pendidikan.Program peningkatan kompetensi guru menjadi agenda lain yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Selain memperkuat aspekkesejahteraan, pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan sangatditentukan oleh kapasitas tenaga pendidik. Oleh sebab itu, berbagai program pengembangan kompetensi terusdiperluas agar guru memiliki kesempatan yang lebih besar untukmeningkatkan kualifikasi akademiknya.Program beasiswa bagi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 menjadi salah satu instrumen utama dalam agenda tersebut. Abdul Mu’timenyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 guru menerima bantuan pendidikan melalui skema Rekognisi PembelajaranLampau (RPL) pada tahun 2026. Melalui program itu, guru memperolehbantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester untuk menyelesaikanstudi mereka.Program Pendidikan Profesi Guru...
- Advertisement -

Baca berita yang ini