50 Tentara AS Cedera Otak Akut Pasca Serangan Rudal Iran

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Sebanyak 50 orang tentara Amerika Serikat mengalami cedera otak akut akibat serangan rudal Iran di pangkalan militer Irak. Hal itu diketahui berdasarkan angka terbaru yang dirilis Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon, Selasa, 28 Januari 2020.

Jumlah itu meningkat dari 16 orang yang disebutkan militer sebelumnya. Presiden Donald Trump dan beberapa pejabat tinggi lain pada awalnya mengatakan bahwa serangan Iran 8 Januari tidak menewaskan atau mencederai satu pun anggota militer AS.

Dikutip dari AFP, Juru Bicara Pentagon Letnan Kolonel Thomas Campbell mengatakan para tentara didiagnosis cedera otak traumatis (TBI).

Pernyataan tersebut berisi keterangan soal personel cedera dalam serangan di pangkalan udara Ain al-Asad di Irak barat. Gejala-gejala yang ditunjukkan oleh penderita gegar otak biasanya termasuk pusing, pening, sensitif pada cahaya serta mual.

Sebanyak 31 dari 50 tentara itu dirawat di Irak dan telah kembali bertugas, termasuk 15 di antaranya yang didiagnosis baru-baru ini, kata Campbell. Delapan belas dari 50 personel tersebut telah dibawa ke Jerman untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.

Satu dari mereka dibawa ke Kuwait dan sudah bertugas lagi, katanya. “Itu gambaran saat ini dan jumlahnya mungkin bisa berubah,” kata Campbell.

Menurut data Pentagon, sejak tahun 2000 sekitar 408.000 personel militer telah didiagnosis mengalami gegar otak. Iran menembakkan rudal-rudalnya ke Ain al-Asad sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukan AS terhadap jenderal utama Garda Revolusi Iran, Qassem Soleimani, melalui serangan pesawat nirawak di bandara Baghdad pada 3 Januari.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini