Rusia Peringatkan Ancaman Nyata Perang Dunia 3

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL - Presiden Rusia Vladimir Putin tak menyangkal adanya ancaman nyata bakal terjadinya Perang Dunia 3, jika situasi internasional tak mereda dan terus dihantam konflik.

Ia pun mendesak semua negara untuk mengambil langkah-langkah bijak, terutama melalui dialog. Khusus kelima negara nuklir yang diakui PBB, Putin berharap semuanya bisa menjadi inisiator stabilitas dunia.

“Konflik regional, kawasan, bisa berubah jadi internasional. Perubahan itu dapat terjadi begitu cepat,” ujar Presiden Rusia Vladimir Putin, Rabu 15 Januari 2020.

Selanjutnya, Putin mengingatkan, perang sama sekali tak menguntungkan pihak manapun. Apalagi, jika perang terjadi di Timur Tengah, maka Eropa akan kembali dibanjiri arus migran, yang membuat stabilitas semakin kacau.

Sejauh ini, kawasan Timur Tengah berpotensi memicu perang besar. Terutama setelah tindakan gegabah dan tanpa perhitungan AS yang membunuh Komandan Pasukan Al Quds Iran Jenderal Qassem Soleimani.

Iran kemudian membalas serangan tersebut dengan meluncurkan rudal ke pangkalan militer AS di Irak sebanyak dua kali. Belum lagi kasus tembakan tak sengaja oleh oknum militer Iran yang membuat pesawat Ukraine International Airlines jatuh dan menewaskan 176 orang.

Itu belum termasuk konflik yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah lainnya, seperti Suriah, Libya, dan Sudan.

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini