MATA INDONESIA, JAKARTA-Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghafus pelaksanaan ujian nasional (UN) pda 2021 mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rencananya, Nadiem mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
“Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis 12 Desember 2019.
Jokowi mengatakan berdasarkan keputusan Nadiem, pelaksanaan UN sudah tak dilaksanakan pada 2021 mendatang. Pelaksanaan UN itu, kata Jokowi, diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
“Artinya yang diasesmen adalah sekolah, guru-guru dan juga ada yang namanya survei karakter,” ujarnya.
“Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi. Pendidikan kita ini sampai ke level yang mana, ke tingkat yang mana. Nanti sudah dihitung, dikalkulasi,” kata Jokowi menambahkan.
Mantan wali kota Solo itu mengatakan setiap sekolah nantinya memiliki nilai usai dilakukan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sekolah yang memiliki nilai di bawah angka yang ditentukan akan didorong agar levelnya naik.
“Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik,” katanya.
Jokowi menyebut pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk mengubah sistem pendidikan, termasuk soal pelaksanaan UN. Menurutnya, jika kebijakan baru ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah akan melanjutkan.
“Kalau kebijakan ini betul-betul bisa menaikkan kualitas pendidikan, akan kita jalani terus,” katanya.
 Nadiem Makarim menghafus pelaksanaan ujian nasional (UN) pda 2021 mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).){kind=link}