Waduh, Masyarakat Lebih Pilih Ketua RT dan RW Buat Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Rendahnya pengetahuan masyarakat soal hak asasi manusia (HAM) membuat mereka lebih memilih polisi dan ketua RT atau RW setempat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

“Masyarakat Indonesia lebih memilih aparat kepolisian dan pejabat Ketua RT atau RW sebagai pihak yang paling mudah dijangkau. Sehingga kedua pejabat itu menjadi pilihan utama masyarakat untuk melaporkan kasus pelanggaran HAM,” ujar komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam.

Hal tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan dari Masyarakat terhadap Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Kondisi itu merupakan hasil survei yang dilakukan Komnas HAM. Hasil dari 1.200 repondennya mereka bisa disebut tidak mengetahui lembaga tersebut.

Mereka juga tidak mengetahui peraturan yang mengatur soal HAM di Indonesia sehingga bisa dipastikan mereka juga tidak mengenal masalah-masalah HAM.

Responden survey tersebut berasal dari 34 kota besar dari seluruh Indonesia.(Nita Khairani)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pilkada 2024 Kulon Progo: Gerindra dan PPP Pilih Mesra Menangkan Pemilihan November Mendatang

Mata Indonesia, Kulon Progo - Dalam upaya memperkuat dukungan untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kulonprogo sepakat untuk berkoalisi.
- Advertisement -

Baca berita yang ini