MATA INDONESIA, JAKARTA – Banyak orang telah meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi, belakangan ini.
Padahal Jokowi dan korupsi bagai minyak dan air yang tidak bisa menyatu. Dia berupaya mencari jalan mencegahnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut;
1. Layanan serba online untuk memberantas pungutan liar seperti pembuatan paspor, pengadaan barang dan jasa dan modernisasi teknologi informasi untuk mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNPB)
2. Online Single Submission (OSS), merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
Sistem ini berguna untuk memudahkan pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran karena dibagikan berdasarkan NIK. Selain itu untuk mengintegrasikan data impor pangan hingga mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.
Selain itu, menerapkan e-planning untuk mencegah korupsi terjadi saat perencanaan pembangunan. E-planning menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karna dalam proyek strategis nasional para calo tanah mulai spekulasi dan memainkan harga, serta bermain mata dengan oknum pemerintah di daerah dan pusat.
Pada akhirnya sistem itu akan mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan dan mencegah konflik karena bantuan yang salah sasaran.
3. Kebijakan Satu Peta dan Satu Data, menjadi tulang punggung perencanaan dan pembangunan. Jika perencanaan dilakukan secara elektronik dan berjenjang berdasarkan data dan peta yang akurat, maka perencanaan pembangunan nasional akan makin terpercaya, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mencegah konflik.
Selanjutnya, penganggaran juga dilakukan dengan sistem e-budgeting agar apa yang direncanakan mendapatkan penganggaran yang tepat.(Nita Khairani)
