Tahun Depan, Jemaah Haji Berangkat dari Bandara Kertajati

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sepakat bahwa tahun 2020, Jemaah haji bakal diberangkatkan melalui Bandara Kertajati.

“Kami sepakat bahwa tahun ini kami langsung memberangkatkan dari Kertajati,” kata Menag Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat 6 Desember 2019.

Fachrul mengakui dalam prosesnya akan ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut, menurut Fachrul, lebih mengarah pada teknis pelaksanaan. Namun, semua itu akan dicoba diatasi sehingga Kertajati bisa terpakai.

Terkait masalah, kata dia misalnya masalah kalau bagaimana menyiapkan asramah hajinya, gitu-gitu. Kalau pakai yang di Tasik kan kejauhan. Jadi akan dicari pemecahannya.

“Yang utamanya memang koordinasi dengan penerbangan di Saudi dan masih berlangsung,” katanya.

Fachrul juga menjelaskan kuota jemaah Haji tahun 2020 diperkirakan berjumlah 231 ribu orang. Dia berharap hal tersebut dapat terlaksana tahun ini.

“Kuota tetap seperti yang lalu 221 (ribu) ditambah 10 ribu, mungkin 231 ribu. Nah sebagian jadi khusus sebagian lagi reguler. Ya mudah-mudahan Insyallah bisa kita lakukan mulai tahun ini,” katanya.

Terkait fasilitas fast track, Fachrul menyebut belum dapat dilaksanakan di Bandara Kertajati. Menurutnya hal tersebut bukanlah suatu masalah.

“Kan sudah dijanjikan oleh Saudi untuk Cengkareng dan Surabaya. Mungkin karena ada Kertajati ini maka Kertajati mungkin belum sempet menikmati fasilitas fast track lah ya tapi ga ada persoalan lah,” katanya.

Menhub Budi Karya kemudian menjelaskan mengenai potensi Bandara Kertajati terkait pemberangkatan jemaah haji ini. Menurutnya persediaan hotel perlu diperhatikan sambil mempertimbangkan jumlah jemaah yang akan dilayani di Bandara Kertajati.

“Kalau yang di Kertajati nanti kita lihat. Karena nanti ini kan ada kaitannya dengan hotel dan lain sebagainya. Kita mengharapkan paling tidak ada 20 flight minimal ya itu untuk 3 kabupaten yang terdekat ya. Tapi kalau bisa lebih besar akan lebih bagus,” katanya.

Budi selanjutnya mengatakan, pertemuan tadi juga memutuskan bahwa Bandara Kertajati juga akan dapat memberangkatkan jemaah yang ingin beribadah umroh. Dia mengatakan hal tersebut sudah dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2020.

Untuk Umroh kata dia, sudah teridentifikasi ada 180 ribu orang umroh yang dari Jawa Barat bagian timur, di antaranya Cirebon, Indramayu, Subang, Majalengka, dan sebagainya.

“Berarti setiap hari bisa satu flight. Persoalannya waktu itu kan harga Avtur. Harga avtur Dirut pertamina sudah menjamin harga avtur kertajati sama dengan Soetta. Udah selesai,” katanya.

 

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini