MINEWS.ID, JAYAPURA – Minggu, 1 Desember 2019, lebih banyak dihabiskan warga Papua beribadah di gereja daripada berkumpul mengikuti ajakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menimbulkan kerusuhan seperti tahun-tahun sebelumnya. Suasana Papua benar-benar sesuai keinginan masyarakat setempat, aman dan damai.
Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, seperti dilansir antara Senin 2 Desember 2019, mengaku masyarakat Papua memang sangat menginginkan kedamaian benar-benar tercipta di Bumi Cendrawasih.
Hal senada diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paulus Waterpauw. Menurutnya, jawaban dari kekhawatiran para tokoh agama, adat, perempuan, pemuda dan sebagainya selama ini akhirnya terwujud.
Dengan komunikasi yang dilakukan para petinggi negeri seperti Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan terbukti 1 Desember 2019 ini telah membuat masyarakat Papua sebenarnya tidak memedulikan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Soalnya ajakan mereka biasanya akan berakhir dengan keributan bahkan kerusuhan yang merugikan masyarakat luas.
“Apalagi memasuki Desember sebagai bulan Natal, sebaiknya dijalani sebagaimana mestinya,” kata Doren.
Lagi pula, peringatan 1 Desember yang selama ini selalu diiringi dengan keributan dan kerusakan sebenarnya tidak memiliki akar budaya Papua.
Sebab, 1 Desember 1961 adalah hari saat Kerajaan Belanda memaksa Papua menjadi negara baru, bukan karena mereka peduli terhadap rakyatnya. Diduga keinginan itu berdasarkan niat untuk bisa menguasai tanah yang kaya mineral tersebut, termasuk emas. Jadi sebenarnya kegiatan setiap 1 Desember selama ini bukan untuk kepentingan rakyat Papua.
Seperti diberitakan pada Sabtu 30 November 2019, Menteri Mahfud berdialog dengan 80 tokoh Papua asli. Menurut Staf khusus Presiden Jokowi yang juga Ketua Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya peristiwa tersebut belum pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
Lenis bahkan menyebutnya pertemuan Mahfud dengan para tokoh tersebut sebagai sejarah baru Papua sebab seluruh tokoh mau berdialog dengan Menteri Mahfud sebagai perwakilan pemerintah pusat.
