Penasihatnya Mundur, KPK Sebut Setiap Bulan Ada Pegawainya yang Keluar

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengundurkan diri mulai 1 Desember 2019 bukan sebagai bentuk protes terhadap UU KPK atau komisioner baru yang bertugas pada bulan itu. Mengundurkan diri sudah menjadi tradisi bulanan pegawai komisi antirasuah tersebut.

“Kalau pegawai itu rasa-rasanya tiap bulan menandatangani SK pengunduran diri dengan berbagai alasan, tidak semata-mata karena alasan UU KPK yang baru, ada yang ingin berkarir di tempat lain, ada yang ingin berkonsentrasi di rumah karena dia ibu rumah tangga,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Marwata menduga pengunduran diri Tsani karena yang bersangkutan ingin berkarir kembali di institusi awalnya, Kementerian Keuangan.

Tsani sebelumnya pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai yang dikaryakan di KPK. Marwata menegaskan mantan penasihat KPK tersebut kemungkinan besar mendapat promosi di instansi asalnya tersebut.

Menurut mantan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut sudah ada semacam kesepahaman antara KPK dengan instansi asal para pegawai yang dikaryakan saat mereka kembali pasti mendapat promosi.

Marwata pun mengaku masih tercatat sebagai pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya Tsani mengungkapkan memilih mengundurkan diri untuk menjaga semangat sebelum pimpinan baru dilantik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini