Begini Jawaban Prabowo Soal Tugas Pengadaan Alutsista dari Presiden Jokowi

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi minta industri pertahanan dalam negeri dikembangkan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku akan mengikuti semua perintah itu. Hal pertama yang akan dilakukannya adalah meninjau semua proyek pengadaan alutsista.

“Uang sangat berat didapat yaitu uang rakyat dari pajak. Jadi itu terus-menerus ditekankan Bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan mark up-mark up yang tidak masuk akal ini sudah kita berusaha,” kata Prabowo di Jakarta.

Menteri Pertahanan mengaku peninjauan pengadaan alutsista tersebut akan dilakukan dengan teliti apakah teknologinya sesuai dengan Indonesia atau tidak, serta apa saja yang benar-benar dibutuhkan TNI AL, TNI AD, TNI AU di garis pertahanan paling depan.

Misalnya soal alih teknologi dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi misalnya, Menhan Prabowo Subianto mengemukakan sedang dikaji terus untung-ruginya. Dia tidak memberi batas waktu kajian tersebut.

Soal penggunaan industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alutsista, Prabowo menegaskan akan berusaha sebanyak mungkin melakukannya. Menurutnya, tidak hanya Pindad, sekarang banyak perusahaan swasta nasional yang bagus dalam pengadaan alutsista.

Dia menilai pengadaan alutsista untuk tahun 2020 sudah cukup baik sepanjang penggunaannya memang secara tepat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini