MINEWS, JAKARTA -Â Presiden Joko Widodo kembali menyoroti BPJS Kesehatan yang hingga kini masih defisit, padahal negara hingga tahun 2018 sudah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 115 triliun untuk membantu peserta.
Secara tegas, Jokowi meminta manajamen tata kelola BPJS Kesehatan dibenahi dan diperbaiki, karena angka yang dikeluarkan negara bukan main-main besarannya.
“Hingga 2018 pemerintah sudah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun, belum lagi iuran yang disubsidi pemerintah daerah ada 37 juta (jiwa) dan anggota TNI/Polri 17 juta (jiwa), artinya yang sudah disubsidi pemerintah sekitar 150 juta jiwa,” ujar Jokowi di Jakarta, Kamis 21 November 2019.
Berdasarkan laporan terakhir yang dia terima, jumlah anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai 222 juta dari tadinya 133 juta pada 2014.
Dari jumlah keseluruhan itu, 96 juta adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan pemerintah. Jokowi mengimbau, agar orientasi kerja kesehatan bukan sekadar mengobati, tapi lebih ke pencegahan.
“Karena itu saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang inovatif dan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Ini harus menjadi gerakan yang melibatkan semua pihak baik di sekolah maupun masyarakat pada umumnya,” kata Presiden.
