Terganjal Aturan, Ahok Akui Dirinya Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok membantah dirinya telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

“Itu hoax,” kata Ahok membantah rumor tersebut, Rabu 6 November 2019.

Lagipula, kata Ahok, dirinya juga tak mungkin bisa menjadi anggota Dewan Pengawas KPK, karena ada sederet aturan yang mengganjal. Ahok masih terdaftar sebagai anggota partai, sehingga tak memenuhi kualifikasi.

“Aku kader PDIP. Dewan Pengawas nonpartisan,” ujar BTP.

Selain Ahok, nama lainnya yang diisukan masuk sebagai Dewan Pengawas KPK adalah Antasari Azhar. Tapi, semua itu baru sebatas rumor, karena nama-nama yang sebenarnya berada dalam kewenangan Presiden Jokowi.

“Kita harapkan yang ada di sana memiliki integritas,” kata Jokowi menanggapi isu masuknya nama Ahok dan Antasari.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini