MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi mengancam aparat penegak hukum yang mencari-cari kesalahan investor sehingga mereka tidak jadi menanamkan modalnya di Indonesia. Dia akan membalas tindakan mafia hukum seperti itu.
Jokowi menegaskan sebelum ini, banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru ‘digigit’ aparat hukum.
“Ini hati-hati, ini akan saya balik yang saya gigit mereka, jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, nggak ini harus kita balik,†ujar Presiden Jokowi pada rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan, Kamis 31 Oktober 2019.
Maka, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya kabinetnya merancang reformasi hukum yang bisa memberi pelayanan kepada masyarakat, menyejahterakan rakyat demi pembangunan.
Dia berulang kali menegaskan harus menyelesaikan beberapa masalah ekonomi yang sangat rumit, baik masalah defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan yang ruwet karena regulasi kita yang terlalu banyak.
Selain itu, pembangunan refinery, program B30, B50 dan nanti sampai ke B100. Semuanya harus dikawal dengan baik jangan sampai menjadi permainan mafia hukum.
Jokowi juga menginginkan agar semua yang bisa dikerjakan di dalam negeri tidak perlu impor, termasuk di sektor pertahanan.
Presiden menegaskan belanja bidang pertahanan harus memacu industrialisasi sejumlah industri strategis di dalam negeri. Dengan demikian minimum essential force bisa segera terpenuhi.
