MINEWS.ID, JAKARTA – Heboh anggaran aneh-aneh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Anies Baswedan bukan cuma pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar. Setidaknya minews.id mencatat ada tujuh mata anggaran yang dipermasalahkan.
Ketujuh mata anggaran itu adalah untuk;
1. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)
Masyarakat dibuat heboh karena anggota dan tugas TGUPP ini tidak jelas dan bukan pegawai Pemprov DKI Jakarta, tetapi sejak awal diberi gaji yang fantastis. Tahun ini untuk memberi uang saku 73 anggotanya Pemprov menyediakan sekitar Rp 18,9 miliar.
Tahun depan dinaikkan lagi menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah dipermasalahkan, angka itu diturunkan menjadi lebih dari Rp 21 miliar. Tetap masih lebih tinggi.
2. Septic Tank
Anggaran itu sudah diributkan sebelum Kabinet Indonesia Maju dilantik. Sebab untuk pembangunan 30 septic tank Pemprov yang dikomandani Anies Baswedan itu sampai harus menganggarkan Rp 166,2 miliar.
Meski yang dibangun itu adalah septic tank komunal namun banyak kalangan menilai angka ratusan miliar tersebut tidak masuk akal. Kalau Rp 10 miliar mungkin masih masuk akal. Tetapi angka itu tetap tidak berubah meski kabinet baru dilantik.
3. Software Anti Virus
Anggaran pengadaan antivirus dan perangkat lunak yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta jadi sorotan karena nilainya mencapai Rp 12,9 miliar. Nilai itu juga dianggap tidak masuk akal karena terlalu mahal.
4. Buzzer Wisata Rp 5 miliar
Masyarakat heboh ketika diketahui ada mata anggaran untuk buzzer wisata senilai Rp 5 miliar. Rencananya uang senilai itu untuk membayar influencer atau buzzer dari luar negeri.
5. Renovasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta
Rumah dinas itu pernah akan dipasangi lift tetapi ditolak karena nilainya Rp 750 juta dan membuat heboh banyak kalangan. Gubernur Anies juga menolaknya.
Tetapi, ketika Pemprov DKI Jakarta menyantumkan angka Rp 2,4 miliar, Gubernur Anies Baswedan menerima saja. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra bahkan mengaku angka itu lebih hemat dari penanggaran semula yang mencapai Rp 2,9 miliar.
Sementara Anies menilai dana itu sangat pantas karena rumah dinas Gubernur DKI Jakarta adalah cagar budaya yang harus dilindungi. Dia sendiri berulang kali menyatakan tidak menempati rumah itu.
6. Jalur Sepeda
Anggaran yang mencengangkan untuk membangun marka jalur sepeda adalah mencapai Rp 73 miliar. Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Syafrin Liputo besarnya dana tersebut karena Pemprov DKI Jakarta menggunakan cat dari luar negeri untuk menandai jalur sepeda.
Marka dari cat jenis cold plastic berwarna nilai Rp 61 miliar. Cat itu diklaim mampu bertahan hingga delapan tahun .
7. Ballpoint Rp 123 Miliar
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembelian ballpoint senilai Rp123 miliar. Sebab, harga satuan ballpoint dengan spesifikasi Pen Drawing 0,1 dipatok Rp 105 ribu.
Namun, ketika ditelusuri harga ballpoint dengan spesifikasi yang sama tersebut dari berbagai sumber, ternyata hanya Rp 7.500 saja per buah.
