Ada Pelantikan Presiden, Ini Perubahan Pola Operasi KRL Hari Ini

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Sejumlah ruas jalan di sekitar Tanah Abang Jakarta Pusat akan dialihkan terkait pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung Minggu, 20 Oktober 2019. Termasuk jalur KRL Commuter Line.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasi 1 Jakarta juga melakukan pengaturan pola operasi khusus KRL Commuter Line jalur Rangkasbitung/ Maja/Parungpanjang/Serpong – Tanah Abang PP.

VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan bahwa pada lintas tersebut dilakukan pengaturan pola operasi untuk KRL hanya berjalan hingga Stasiun Kebayoran dan selanjutnya kembali ke Stasiun tujuan Rangkasbitung/ Maja/ Parungpanjang/ Serpong.

“Sehingga tidak melayani pemberhentian maupun keberangkatan di Stasiun Palmerah dan Tanah Abang. Pengaturan pola operasi ini berlangsung mulai jadwal pemberangkatan KA pertama hingga pemberitahuan selanjutnya pada Minggu 20 Oktober 2019,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima minews.id, Sabtu 19 Oktober 2019.

Lebih lanjut Anne mengatakan, pengaturan pola operasi ini dibuat dengan mempertimbangkan pengguna KRL akan kesulitan menemukan angkutan lanjutan selepas dari Stasiun Palmerah karena ruas jalan di sekitar stasiun banyak yang ditutup ataupun dialihkan arus lalu lintasnya.

“Untuk KRL Commuter Line lintas lainnya yaitu Bogor/ Depok – Jakarta Kota PP; Bogor/ Depok /Nambo – Duri/Jatinegara PP (melayani naik turun pengguna di Stasiun Tanah Abang), Cikarang/Bekasi – Jakarta Kota PP, Duri – Tangerang PP, dan Jakarta Kota – Tanjung Priok PP seluruhnya berjalan normal seperti biasa,” kata dia.

Mengenai informasi terkini mengenai perjalanan KRL, para pengguna dapat mengunduh aplikasi KRL Access di Playstore maupun Appstore. Selain itu pengguna juga dapat menghubungi contact center (021)121, maupun mengakses media sosial di twitter @CommuterLine , instagram @commuterline dan Face Book Commuter Line.

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini