919 Ribu Orang Terkena ISPA Akibat Karhutla

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Tercatat 919.516 orang di Kalimantan dan Sumatera terinfeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data tersebut didapatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Kementerian Kesehatan.

“Untuk korban yang meninggal baru satu orang, Pak Asmara anggota yang di Jambi karena operasi pemadaman itu,” kata Plt Kapusdatin dan Humas BNPB, Agus Wibowo, di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin 23 September 2019.

Data tersebut dicatat sejak Februari hingga September 2019. Penderita ISPA terbanyak berada di Provinsi Sumatera Selatan.

Kalau dari sisi jumlah penderita ISPA ini angka kunjungan kita bisa lihat, ini kunjungannya kumulatif dari Februari sampai September, di Riau ada 275 ribu, di Jambi Juli sampai Agustus 63 ribu, Maret sampai September di Sumsel ada 291 ribu, Kalbar sampai September dari Februari 180 ribu, Kalimantan Tengah 40 ribu, Kalimantan Selatan 67 ribu, jumlah totalnya ada 900 ribu untuk penderita ISPA.

Menurut Agus, jumlah penderita ISPA kemungkinan bisa bertambah lagi. Hal ini seiring masih berlangsungnya kabut asap di berbagai daerah. “Mungkin sekarang tambah lagi. Mungkin kabut asapnya tambah lagi, kita tunggu data dari Kementerian Kesehatan,” katanya.

Dengan jumlah yang hampir satu juta warga tersebut, Agus mengimbau warga yang terdampak kabut asap memanfaatkan rumah singgah. Rumah singgah ini ada di rumah sakit hingga kantor pemerintahan.

Agus menyebut di Provinsi Riau ada 15 rumah singgah. Di rumah singgah tersebut pemerintah menempatkan dokter hingga memberikan masker, obat, dan makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak.

Berikut data lengkap penderita ISPA di berbagai daerah:

Riau : 275.793 orang (Februari-September)

Jambi : 63.554 orang (Juli-Agustus)

Sumatera Selatan : 291.807 orang (Maret-September)

Kalimantan Barat : 180.000 orang (Februari-September)

Kalimantan Tengah: 40.374 orang (Mei-September)

Kalimantan Selatan: 67.293 orang (Juni-September)

Total : 919.516 orang

 

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini