Socrates Sofyan Yoman: Jangan Terus Menjual Isu Status Papua, Rakyat Butuh Keamanan dan Kehidupan yang Layak

MataIndonesia, JAYAPURA — Perdebatan mengenai status politik Papua dinilai terus berputar pada isu lama, sementara kekerasan bersenjata, keterisolasian, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan warga justru menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Pdt. Socrates Sofyan Yoman menilai upaya menghidupkan kembali tuntutan mengenai status politik Papua, termasuk gagasan menghadirkan mediator internasional dengan meniru proses damai Aceh, berisiko menjauhkan perhatian publik dari persoalan konkret yang terjadi di lapangan.
Menurut Socrates, perdebatan politik tidak boleh mengabaikan fakta bahwa masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman masih harus hidup di tengah ancaman kekerasan bersenjata.
“Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling dirugikan ketika sekolah tidak bisa beroperasi, tenaga kesehatan meninggalkan wilayah tugas, pesawat tidak dapat masuk, dan pembangunan berhenti? Yang menjadi korban pertama adalah orang Papua sendiri,” ujar Socrates dalam pernyataannya.
Resolusi PBB Bukan Ruang Kosong
Socrates merujuk proses politik 1969 dan Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV) sebagai bagian penting dari dasar posisi Indonesia mengenai Papua.
Catatan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan resolusi tersebut diadopsi Majelis Umum pada 19 November 1969 dengan 84 suara mendukung, 30 abstain, dan tidak ada suara menolak. Resolusi itu mencatat laporan Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan Act of Free Choice dan tugas perwakilan PBB berdasarkan Perjanjian New York 1962. Digital Library
Namun, sejarah proses itu bukan tanpa catatan. Dokumen PBB sendiri mencatat bahwa perwakilan Sekretaris Jenderal menyebut pelaksanaan berlangsung dalam keterbatasan geografis dan situasi politik saat itu. Catatan PBB juga memuat kekhawatiran mengenai pelaksanaan kebebasan berbicara, bergerak, dan berkumpul. Police UN
Bagi Socrates, catatan historis tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa Papua saat ini merupakan bagian dari Indonesia dan persoalan paling mendesak bukan mengulang perdebatan enam dekade lalu, melainkan memastikan masyarakat tidak terus menjadi korban kekerasan.
Aceh dan Papua Tidak Bisa Disalin Begitu Saja
Socrates juga mengkritik gagasan menjadikan Perjanjian Helsinki 2005 sebagai cetak biru penyelesaian Papua.
Menurut dia, konflik Aceh dan Papua memiliki struktur politik, organisasi, sejarah, serta pola kekerasan yang berbeda. Karena itu, menyalin model Helsinki secara mentah justru menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Ia mempertanyakan siapa yang dapat dianggap sebagai representasi tunggal apabila negosiasi semacam itu dilakukan.
“Papua bukan satu organisasi dengan satu komando dan satu pintu politik. Kalau kemudian dikatakan harus ada perundingan internasional, pertanyaannya: siapa yang berbicara atas nama seluruh orang Papua dan dari mana mandat itu berasal?” ujarnya.
Kekerasan Justru Menghantam Pelayanan Dasar
Sorotan paling keras Socrates diarahkan pada serangkaian serangan terhadap warga sipil dan pelayanan dasar.
Pada Maret 2025, misalnya, TNI meningkatkan pengamanan di Yahukimo setelah serangan di Distrik Anggruk yang menewaskan seorang guru dan seorang tenaga kesehatan. TPNPB-OPM sebelumnya mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, meski informasi awal mengenai jumlah korban sempat diverifikasi aparat. Kompas Nasional
Pada Februari 2026, sembilan guru dan tenaga medis juga dievakuasi dari wilayah Korowai setelah serangan terhadap pesawat Smart Air yang menyebabkan dua awak meninggal, menurut laporan ANTARA. ANTARA Papua
Bagi Socrates, fakta-fakta semacam itu menunjukkan kontradiksi besar ketika aksi bersenjata disebut sebagai perjuangan membela masyarakat, tetapi dampaknya justru memutus pendidikan, kesehatan, transportasi, dan distribusi logistik bagi masyarakat Papua sendiri.
“Sulit berbicara mengenai perjuangan kemanusiaan jika guru ditembak, tenaga kesehatan terancam, pesawat ditembaki, dan masyarakat akhirnya kehilangan pelayanan dasar,” katanya.
TNI-Polri Juga Tidak Memiliki Cek Kosong
Meski mendukung kehadiran aparat untuk melindungi masyarakat, Socrates menegaskan bahwa operasi keamanan bukan berarti aparat mendapat ruang bertindak tanpa batas.
Penegakan hukum, menurut dia, harus tetap profesional, proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap warga sipil harus ditempatkan sebagai ukuran utama setiap operasi.
Artinya, dua prinsip harus berjalan bersamaan: kelompok bersenjata tidak boleh diberi ruang melakukan kekerasan, tetapi negara juga wajib memastikan operasi keamanan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap masyarakat yang seharusnya dilindungi.
KNPB dan Tuduhan Mobilisasi Kekerasan
Socrates juga menyoroti KNPB. Namun, ia menilai setiap tuduhan keterlibatan organisasi tersebut dalam kekerasan harus dibuktikan berdasarkan peristiwa dan bukti hukum, bukan digeneralisasi kepada seluruh anggota atau setiap aksi politik.
Pada 2026, sejumlah aksi yang dikaitkan dengan KNPB memang memunculkan kontroversi. Pada saat yang sama, terdapat pula demonstrasi yang menurut kepolisian berakhir dalam kondisi aman dan kondusif. ANTARA Papua
Karena itu, menurutnya, kritik terhadap separatisme tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk mengkriminalisasi seluruh ekspresi politik.
Pembangunan Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Diklaim
Socrates juga menilai pemerintah tidak cukup hanya menjawab persoalan Papua dengan daftar proyek, dana Otonomi Khusus, jalan, gedung, atau pemekaran wilayah.
Ukuran keberhasilannya harus lebih keras: apakah angka kemiskinan turun, sekolah benar-benar berjalan, tenaga kesehatan bertahan di pedalaman, harga barang semakin terjangkau, dan masyarakat asli Papua memperoleh manfaat nyata.
Dengan demikian, pembangunan tidak boleh diperlakukan sebagai slogan tandingan terhadap kritik politik.
“Kalau pembangunan benar-benar untuk masyarakat, maka hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat. Negara tidak cukup hanya mengatakan sudah membangun. Negara harus bisa menunjukkan siapa yang menikmati pembangunan itu,” ujarnya.
Yang Dipertaruhkan adalah Kehidupan Orang Papua
Socrates menilai persoalan terbesar Papua hari ini bukan sekadar siapa memenangkan narasi politik, melainkan siapa yang memastikan masyarakat tetap hidup, sekolah berjalan, pelayanan kesehatan tersedia, ekonomi bergerak, dan warga tidak lagi takut terhadap suara tembakan.
Menurut dia, pemerintah harus tetap membuka ruang dialog mengenai ketidakadilan, diskriminasi, HAM, kesejahteraan, dan tata kelola pemerintahan. Namun, dialog itu tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan bersenjata.
Sebaliknya, operasi keamanan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup kritik.
“Papua tidak membutuhkan romantisasi konflik. Papua membutuhkan keamanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan masa depan. Siapa pun yang mengaku memperjuangkan rakyat harus diuji dengan satu ukuran: apakah tindakannya membuat rakyat Papua hidup lebih aman atau justru semakin menderita,” kata Socrates.
Bagi Socrates, di situlah persoalan Papua semestinya diletakkan: bukan sekadar pertarungan slogan antara merdeka dan NKRI, tetapi pertarungan nyata untuk memastikan manusia Papua tidak terus menjadi korban.