News
Updated:

Skema Baru MBG Disiapkan Agar Program Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

Davina G
Davina G
10
10
0
Baca Juga
Davina G
Davina G

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan dengan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta masukan dari pelaksana di lapangan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih mematangkan berbagai skema pelaksanaan MBG sebelum menetapkan mekanisme final.

“Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam,” ujarnya.

Abdul Mu’ti menambahkan, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam menentukan mekanisme pelaksanaan tanpa mempertimbangkan kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

“Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan,” katanya.

Menurut Abdul Mu’ti, pendekatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program serta memastikan kelompok yang membutuhkan dapat menerima manfaat secara optimal. Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.

Sejalan dengan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan tata kelola pelaksanaan MBG, termasuk penguatan sistem pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat maupun daerah.

Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program.

“Tata kelola menjadi perhatian utama agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin baik, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Nanik menyebut evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek administratif maupun teknis pelaksanaan di lapangan.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program. Setiap masukan akan menjadi bahan penyempurnaan agar implementasi MBG semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya terus meningkat,” katanya.

BGN juga memperkuat sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana untuk memastikan layanan program berjalan lebih efektif dan merata.

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan MBG akan terus disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika implementasi di lapangan.

Berita Sebelumnya
Target Pertumbuhan Optimistis, RAPBN 2027 Perkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional
Berita Selanjutnya
Pemerintah Sempurnakan Skema MBG agar Lebih Tepat Sasaran

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini