Oleh: Alya Putri )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannyasebagai kebijakan strategis pemerintah yang mampu menghadirkan manfaat ganda bagi masyarakat. Selain meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, program ini membangun kemitraan yang melibatkan berbagai pihak sehingga manfaat ekonominya menjangkau desa, pelaku usaha, hingga sektor pangan nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memandang sinergi tersebut sebagai bagian penting dalampembangunan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program MBG bersamaProgram Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai menghadirkanpusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Menurut Yandri, masyarakat desa telah merasakan manfaat nyata karenakedua program tersebut tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapijuga menciptakan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang.
BUMDes menjadi salah satu mitra yang memperoleh peran strategisdalam implementasi Program MBG. Menurut Yandri, semakin banyakBUMDes yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi(SPPG) bersama Badan Gizi Nasional dalam memenuhi kebutuhanoperasional program.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan. Yandri menjelaskan bahwa koperasimemiliki kemampuan menciptakan sumber pendapatan baru sekaligusmemperkuat pemerataan ekonomi.
Skema pembagian hasil usaha yang diterapkan memungkinkan sebagianpendapatan menjadi pendapatan asli desa, sementara sebagian besarlainnya kembali kepada masyarakat sehingga manfaat ekonomi dapatdirasakan secara langsung.
Lapangan kerja baru menjadi salah satu dampak yang diharapkan darikolaborasi tersebut. Yandri menilai keberadaan koperasi desa akanmembantu mengurangi pengangguran karena tenaga kerja diprioritaskanberasal dari masyarakat setempat. Kebijakan tersebut sekaligusmembuka peluang bagi warga desa untuk memperoleh pekerjaan tanpaharus meninggalkan daerah asalnya.
Dukungan terhadap Program MBG tidak hanya datang dari dalam negeri. Global Chief Economist Juwai IQI Malaysia, Shan Saeed, menilaiIndonesia masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankanberbagai program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih relatif sehat dibandingkan banyak negaralain.
Kondisi fiskal Indonesia, menurut Shan, tercermin dari kemampuanpemerintah menjaga defisit anggaran sesuai ketentuan sertamempertahankan rasio utang terhadap produk domestik bruto padatingkat yang terkendali. Ia menilai pengelolaan tersebut menunjukkankapasitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan secaraberkelanjutan.
Fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai memberikan dukunganterhadap pelaksanaan berbagai program strategis. Shan melihatcadangan devisa yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta stabilitas fiskal menjadi modal penting bagi pemerintah dalammemperluas perlindungan sosial sekaligus mendorong pembangunannasional.
Dampak ekonomi Program MBG, menurut Shan, tidak dapat diukur hanyadalam jangka pendek. Ia berpandangan bahwa sebagaimana kebijakanekonomi lainnya, manfaat program membutuhkan waktu hinggamemberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi nasional. Oleh karenaitu, evaluasi perlu dilakukan dengan perspektif jangka panjang.
Pendekatan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai sasaranutama pembangunan dinilai mampu menjaga konsumsi domestik. Shan menilai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secaralangsung akan mendorong aktivitas berbagai sektor usaha sehinggamemberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Stabilitas pasokan pangan juga menjadi faktor yang memperkuatkeberhasilan Program MBG. Shan menilai pemerintah berhasil menjagaketersediaan berbagai kebutuhan pokok sehingga masyarakat tetapmemiliki akses terhadap bahan pangan yang diperlukan. Kondisi tersebutturut mendukung kelancaran pelaksanaan program di berbagai daerah.
Aktivis 98, Ikhyar Velayati, turut menilai Program MBG sebagai investasijangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusiaunggul. Menurutnya, program tersebut tidak dapat dipandang hanyasebagai bantuan sosial karena memiliki tujuan yang lebih besar dalammewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Dampak ekonomi Program MBG, menurut Ikhyar, sangat luas karenamelibatkan puluhan ribu mitra, ratusan ribu pemasok, serta jutaan tenagakerja dari berbagai sektor. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku logistik menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanyadirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang menjadi bagian dari rantai pasok.
Keberlanjutan Program MBG menjadi hal yang penting untuk dijaga. Ikhyar menilai penghentian program berpotensi memengaruhi jutaanpelaku usaha dan tenaga kerja yang telah bergantung pada aktivitasekonomi yang tercipta melalui rantai pasok pangan nasional. Oleh sebabitu, dukungan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar pelaksanaanprogram tetap berjalan sesuai tujuan.
Pemenuhan gizi anak sejak dini menjadi sasaran utama Program MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ikhyar menilai upayatersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi stunting, meningkatkan kemampuan belajar, memperkuat perkembangan kognitif, dan membangun produktivitas generasi masa depan.
Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa investasi padapemenuhan gizi anak menjadi fondasi penting dalam pembangunanmanusia. Ikhyar menilai Indonesia tengah menempuh arah yang samamelalui Program MBG dengan mengintegrasikan kebijakan gizi, pemberdayaan ekonomi, serta kemitraan lintas sektor.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, danpelaku usaha, Program MBG diharapkan terus memperluas manfaatekonomi dan sosial sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunanyang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatankesejahteraan masyarakat.
*) Pemerhati Kebijakan Publik