Pidato Presiden di Sidang Paripurna Perkuat Optimisme Ekonomi Indonesia

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menjaga optimisme ekonomi nasional saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.

Dalam sidang tersebut, Presiden memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Pidato Presiden dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Kepala Negara menyampaikan bahwa APBN bukan hanya dokumen keuangan, tetapi instrumen strategis untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga menekankan pentingnya pemerintah hadir langsung menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan negara kepada masyarakat.

Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu membutuhkan komunikasi yang kuat agar publik tetap memiliki keyakinan terhadap arah pembangunan nasional.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” imbuhnya.

Selain menjaga stabilitas fiskal, pemerintah juga menegaskan fokus pembangunan tetap diarahkan pada ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan tepat sasaran.

Respons positif datang dari Bursa Efek Indonesia. Pejabat sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah dan prospek pasar saham domestik ke depan.

“Kami optimistis,” kata Jeffrey usai menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, optimisme tersebut didorong target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta komitmen pemerintah dalam memperkuat kemudahan investasi dan dunia usaha.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai langkah Presiden menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 merupakan momentum penting dan jarang terjadi.

“Ini menandakan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar dan sangat serius terkait situasi ekonomi dan keuangan negeri ini,” ujarnya.

Ia berharap penyampaian langsung tersebut mampu menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, sekaligus mendorong masuknya investasi baru di tengah dinamika ekonomi global.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini