Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Evaluasi Program MBG

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah secara konsisten memperketat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat.

Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045 melalui pemenuhan gizi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan keamanan dan mutu pangan dalam Program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program MBG membutuhkan pengawasan yang ketat agar makanan yang dibagikan benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan masyarakat.

“Keamanan dan mutu pangan menjadi aspek yang harus dipenuhi dalam Program MBG sehingga pengawasannya harus kuat dan terintegrasi,” ujarnya.

BPOM juga mengandalkan jaringan 83 unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk membantu proses pengawasan secara langsung.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengawasan yang ketat diperlukan agar setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar aman dan layak konsumsi.

“Kami ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan telah melalui proses pengawasan dan pengujian yang ketat sehingga aman dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

Dadan juga menyebut pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Kualitas layanan menjadi prioritas utama agar pelaksanaan MBG dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami memastikan setiap tahapan program diawasi secara ketat, mulai dari penyediaan bahan pangan, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Evaluasi rutin dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap program ini,” ujar Dadan.

Melalui penguatan pengawasan dan evaluasi tersebut, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat ketahanan sumber daya manusia nasional di masa depan.
Evaluasi dilakukan untuk mempercepat agar program ini memberikan manfaat yang optimal, bukan hanya fokus pada tata kelola administrasinya tetapi juga teknis dilapangan termasuk perbaikan prosedur di dapur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini