Oleh: Raka Aditya )*
Pemerintah menetapkan Papua sebagai salah satu poros strategis dalam peta jalan swasembada energi nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian energi berbasis potensi sumber daya dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
Papua dinilai memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar dan beragam. Pemerintah menegaskan bahwa potensi tersebut tidak boleh hanya tercatat dalam dokumen perencanaan, melainkan harus dikelola secara nyata agar mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat Papua sekaligus menopang sistem energi nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan energi kepada daerah penghasil. Pemerintah memastikan bahwa manfaat produksi energi di Papua harus dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga pembangunan energi tidak hanya berorientasi pada pasokan nasional, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan.
Arah kebijakan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini difokuskan pada percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Papua diposisikan sebagai wilayah prioritas karena tantangan geografisnya yang selama ini membuat ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah menjadi sangat tinggi.
Pemerintah menilai tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi paling relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Perkembangan teknologi telah membuat pembangkit listrik tenaga surya semakin ekonomis dan mudah diterapkan, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dinilai selaras dengan kondisi alam Papua yang memiliki banyak aliran sungai.
Melalui pengembangan energi terbarukan, pemerintah menargetkan pengurangan signifikan terhadap biaya logistik energi yang selama ini membebani negara. Ketergantungan pada pengiriman bahan bakar minyak jarak jauh dipandang tidak lagi efisien, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan energi.
Selain energi terbarukan, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Presiden Prabowo mengarahkan pemanfaatan komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku bioenergi untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol.
Strategi tersebut dirancang sebagai bagian dari agenda jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan secara merata dalam lima tahun ke depan. Papua diharapkan tidak hanya menjadi wilayah produksi energi, tetapi juga pusat pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan industri energi hijau.
Presiden Prabowo memandang kemandirian energi sebagai fondasi penting bagi penguatan fiskal negara. Impor bahan bakar minyak yang saat ini mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun dinilai terlalu besar dan membatasi ruang fiskal untuk pembangunan yang lebih produktif.
Pemerintah menghitung bahwa setiap penurunan ketergantungan impor energi akan membuka ruang anggaran yang signifikan. Dana yang selama ini terserap untuk subsidi dan impor dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan daerah, termasuk peningkatan layanan dasar dan infrastruktur di Papua.
Sebagai wujud komitmen konkret, pemerintah menetapkan target penghentian impor solar mulai tahun depan. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi energi dalam negeri.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden Prabowo mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah. Gubernur dan bupati di Papua diminta memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait.
Dalam konteks transisi energi nasional, Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Ia memandang bahwa percepatan energi bersih harus selaras dengan rencana pengembangan infrastruktur agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Satya juga menilai bahwa kepastian arah kebijakan menjadi faktor krusial dalam menarik investasi energi terbarukan. Menurutnya, konsistensi regulasi akan menentukan keberhasilan transformasi energi sekaligus menjaga kepercayaan pelaku usaha.
Dari sisi teknis sistem kelistrikan, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menyoroti pentingnya penguatan jaringan listrik nasional. Ia menilai integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan membutuhkan percepatan investasi pada jaringan transmisi dan perencanaan sistem yang adaptif.
Edwin memandang Papua sebagai wilayah strategis yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengembangan jaringan listrik. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci agar potensi energi terbarukan di Papua dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam transisi energi global. Melalui forum Energy Outlook 2026, pemerintah bersama regulator, BUMN, dan sektor swasta menyelaraskan visi menuju sistem energi yang lebih bersih dan mandiri.
Dengan potensi energi surya yang sangat besar, ditambah cadangan panas bumi dan energi angin, pemerintah melihat peluang besar bagi Indonesia untuk memimpin pengembangan energi hijau di kawasan.
Bagi pemerintah, Papua bukan sekadar wilayah pengembangan energi, melainkan simbol perubahan paradigma pembangunan nasional. Melalui kebijakan yang terarah dan berkeadilan, Papua didorong menjadi poros swasembada energi nasional yang memperkuat ketahanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.