Oleh: Rivka Mayangsari*)
Pemerintah kembali menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat melalui langkah cepat dan terukur dalam penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Di tengah situasi darurat yang menuntut respons sigap, pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) dan logistik dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar korban, tetapi juga pada percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi garda terdepan dalam memastikan bantuan kebencanaan dan bantuan sosial reguler segera disalurkan kepada warga terdampak. Penyaluran tersebut dilakukan dengan mengacu pada satu data yang telah diverifikasi secara berlapis. Pendekatan berbasis data ini menjadi kunci agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan sasaran maupun tumpang tindih bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa ketepatan data merupakan fondasi utama dalam setiap proses penyaluran bantuan. Data awal korban bencana dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di lapangan, kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan validitas dan akurasinya. Dengan mekanisme berlapis ini, pemerintah memastikan bahwa setiap penerima bantuan telah melalui proses verifikasi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah data penerima bantuan dinyatakan final, Kemensos bergerak cepat menyalurkan bantuan sesuai hasil verifikasi. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank milik negara maupun PT Pos Indonesia, dengan menyesuaikan kondisi geografis dan aksesibilitas di masing-masing daerah terdampak. Skema ini dipilih agar bantuan dapat diterima secara langsung, aman, dan tepat waktu oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur perbankan.
Dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra, Kemensos menyiapkan berbagai bentuk bantuan yang komprehensif. Bantuan tersebut mencakup santunan bagi korban, jaminan hidup sementara, penyediaan hunian layak, hingga program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak. Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran mencapai sekitar dua triliun rupiah, dengan lebih dari enam ratus miliar rupiah yang telah siap disalurkan. Kesiapan anggaran ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara, santunan juga telah disalurkan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana banjir. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan di tengah masa duka. Sementara itu, bantuan bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat sebagai bagian dari mekanisme administrasi yang harus dipenuhi agar penyaluran bantuan tetap sesuai aturan dan tepat sasaran.
Komitmen pemerintah dalam penanganan pascabencana tidak berhenti pada bantuan jangka pendek. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa bantuan sosial juga diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Oleh karena itu, warga yang terdampak banjir akan didorong untuk masuk ke dalam program bantuan berkelanjutan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Integrasi ke dalam program reguler ini diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga menyiapkan skema pemulihan jangka menengah dan panjang. Dengan masuknya warga terdampak ke dalam program bantuan berkelanjutan, pemerintah memastikan bahwa kelompok rentan tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, sehingga risiko kemiskinan baru akibat bencana dapat ditekan.
Kementerian Sosial juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, BNPB, serta pemerintah daerah. Sinergi ini dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial pascabencana dapat berjalan efektif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Koordinasi yang solid menjadi kunci agar setiap kebijakan dan langkah yang diambil benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam memastikan distribusi bansos dan logistik yang tepat sasaran pun patut disampaikan. Di tengah tantangan bencana alam yang kian kompleks, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi warganya melalui kebijakan berbasis data, tata kelola yang baik, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat terdampak banjir di Sumatra dapat segera bangkit, memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, serta menatap masa depan dengan lebih optimistis di bawah kehadiran negara yang sigap dan bertanggung jawab.
Sebagai penutup, langkah cepat dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir di Sumatra menegaskan bahwa negara hadir secara nyata di saat rakyat menghadapi situasi sulit. Ketepatan sasaran bantuan, kesiapan anggaran, serta integrasi program pemulihan jangka panjang menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat terdampak bencana. Dengan semangat gotong royong dan tata kelola yang akuntabel, diharapkan kepercayaan publik semakin menguat dan proses pemulihan dapat berlangsung lebih inklusif, sehingga masyarakat Sumatra mampu bangkit lebih cepat dan lebih tangguh menghadapi tantangan ke depan.
*) Penulis merupakan Pemerhati Sosial
[ed]