Oleh : Dennis Satya )*
Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Dua program bantuan sosial ini menjadi tulang punggung perlindungan sosial nasional, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan, kesehatan, serta ketahanan pangan rumah tangga penerima manfaat.
Salah satu langkah penting yang kini diperkuat adalah penggunaan data terpadu sebagai basis penyaluran bantuan. Pemerintah mengandalkan sistem pendataan yang lebih terintegrasi, mutakhir, dan berbasis verifikasi lapangan untuk meminimalkan kesalahan sasaran. Dengan data yang lebih akurat, potensi penerima ganda, inclusion error, maupun exclusion error dapat ditekan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik bantuan sosial, yaitu masih adanya warga mampu yang menerima bantuan, sementara warga miskin justru terlewatkan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pencairan bantuan ini sepenuhnya ditentukan oleh dua faktor utama yaitu ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya menyatakan bahwa tanda-tanda positif terlihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk bantuan sosial pemerintah yang mengalami kenaikan tahun ini. Kenaikan anggaran ini dianggap memberikan keleluasaan bagi pemerintah jika kondisi ekonomi memerlukan adanya intervensi tambahan.
Sementara itu, data terpadu tidak hanya bersumber dari satu instansi, tetapi merupakan hasil sinkronisasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga desa dan kelurahan. Aparat di tingkat bawah dilibatkan secara aktif untuk memutakhirkan data sesuai kondisi riil di lapangan. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi melalui mekanisme usul-sanggah, sehingga data penerima bantuan dapat terus diperbaiki secara dinamis. Dengan cara ini, sistem pendataan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
PKH dirancang untuk membantu keluarga miskin melalui bantuan bersyarat yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bantuan ini diberikan dengan syarat tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih presisi, PKH diharapkan dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan dukungan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, bukan sekadar menjadi bantuan konsumtif jangka pendek.
Sementara itu, BPNT difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Bantuan disalurkan dalam bentuk non tunai yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok melalui jaringan e-warong atau mitra resmi. Penguatan data terpadu membuat distribusi BPNT lebih terkontrol, baik dari sisi jumlah penerima maupun kualitas bantuan yang diterima. Pemerintah juga dapat memantau pola belanja penerima untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan, yaitu pemenuhan gizi keluarga.
Perbaikan tata kelola PKH dan BPNT juga ditujukan untuk mengurangi potensi penyimpangan di lapangan. Dengan sistem digital dan basis data yang terintegrasi, proses penyaluran menjadi lebih transparan dan dapat dilacak. Setiap tahapan, mulai dari penetapan penerima, penyaluran, hingga pemanfaatan bantuan, memiliki jejak administrasi yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.
Dampak dari penajaman sasaran bantuan sosial diharapkan tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh sistem perlindungan sosial secara keseluruhan. Bantuan yang tepat sasaran akan lebih efektif menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan. Di sisi lain, efisiensi anggaran dapat ditingkatkan karena bantuan tidak lagi bocor ke kelompok yang seharusnya tidak menerima.
Secara keseluruhan, penguatan akurasi data melalui sistem data terpadu menjadi kunci utama dalam memastikan PKH dan BPNT benar-benar tepat sasaran. Dengan pendataan yang lebih mutakhir, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat hingga tingkat paling bawah, penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih adil dan efektif. Kebijakan ini tidak hanya memperbaiki mekanisme distribusi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.
Ke depan, keberhasilan PKH dan BPNT sangat bergantung pada konsistensi pemutakhiran data serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Bantuan sosial yang tepat sasaran akan memberikan dampak jangka panjang dalam menekan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ketahanan sosial nasional. Dengan tata kelola yang semakin baik, PKH dan BPNT diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Selain itu, optimalisasi PKH dan BPNT melalui penguatan data terpadu juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Data yang akurat memungkinkan pemerintah melakukan intervensi yang lebih cepat dan tepat ketika terjadi guncangan ekonomi, bencana, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyangga sementara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan
.
)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)