Oleh: Markus Wakerwa*
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Papua menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 menjadi simbol kuat bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan program teknis, tetapi menghadirkan bukti otentik tentang keberpihakan negara terhadap seluruh rakyatnya. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan akhir tahun, kehadiran negara melalui distribusi 4.634 ton beras SPHP ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua Raya merupakan langkah strategis yang mencerminkan kemampuan pemerintah memastikan stabilitas harga, pemerataan pasokan, dan ketenangan masyarakat. Dalam konteks Papua yang memiliki tantangan geografis berat, keberhasilan langkah ini memperlihatkan kapasitas negara yang semakin efektif, responsif, dan kompeten.
Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digagas Perum Bulog bersama pemerintah pusat menjadi instrumen nyata dari propaganda positif pembangunan Indonesia Timur. Program ini bukan hanya menyalurkan pangan murah, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa negara bekerja tanpa henti untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Kehadiran Polri dalam memastikan kelancaran distribusi, termasuk penyaluran awal 852 ton dari total 2.700 ton yang ditargetkan, memperkuat pesan bahwa institusi keamanan negara bukan hanya menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Ketika distribusi pangan dapat menjangkau daerah-daerah yang hanya bisa diakses melalui jalur udara, publik dapat melihat langsung bagaimana negara hadir hingga ke titik-titik tersulit.
Ketegasan komitmen pemerintah kembali ditekankan oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, yang menempatkan Papua sebagai prioritas utama dalam agenda stabilisasi pangan nasional. Penegasannya bahwa Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung menjadi bagian dari narasi positif bahwa pembangunan nasional tidak boleh lagi terpusat atau timpang. Pernyataan tersebut menggambarkan tekad pemerintah memastikan beras SPHP tersebar merata, berkualitas, dan terjangkau sehingga tidak ada gejolak harga menjelang Nataru. Komunikasi politik seperti ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat persepsi publik bahwa negara tidak hanya berjanji, tetapi juga memberikan hasil konkret.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan dimensi kepercayaan publik melalui dukungan penuh Polri dalam pengamanan distribusi pangan. Penjelasan mengenai kesiapan Polri memastikan penyaluran berlangsung aman dan tepat sasaran memperkuat citra bahwa institusi negara bekerja harmonis demi kepentingan rakyat. Peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru dapat memicu kerawanan harga, namun narasi yang dibangun melalui sinergi pemerintah dan Polri menegaskan bahwa stabilitas harga akan tetap terjaga. Hal ini menjadi bagian dari propaganda positif bahwa negara hadir secara menyeluruh, tidak hanya melalui kebijakan tetapi juga tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bulog sebagai aktor utama dalam eksekusi kebijakan stabilisasi harga pangan juga menampilkan kesiapan dan tata kelola modern yang memperkuat kepercayaan publik. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menekankan bahwa seluruh infrastruktur distribusi telah dioptimalisasi untuk menjangkau wilayah Papua, bahkan yang paling terpencil sekalipun. Pernyataan mengenai kesiapan armada, sinergi dengan TNI–Polri, Bapanas, serta pemerintah daerah memperlihatkan bahwa sistem pangan Indonesia bergerak semakin canggih dan terintegrasi. Narasi ini menyampaikan pesan bahwa Bulog bukan sekadar lembaga penyimpan stok, tetapi pemain strategis yang mampu mengeksekusi kebijakan nasional secara efektif dan adaptif.
Pernyataan Rizal mengenai langkah antisipatif terhadap potensi kedaruratan pangan memperkuat propaganda positif bahwa negara mampu menyediakan rasa aman, bukan hanya dalam kondisi normal tetapi juga dalam situasi darurat. Kecepatan Bulog dalam merespons permohonan daerah memastikan masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh bantuan tepat waktu. Ini merupakan bukti nyata bahwa negara tidak membiarkan masyarakat berjalan sendiri dalam situasi krisis.
Di tingkat lokal, dukungan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menjadi bagian penting dari narasi harmonisasi pusat–daerah. Apresiasinya terhadap perhatian pemerintah pusat merefleksikan bahwa kebijakan ini benar-benar membantu masyarakat dan bukan sekadar agenda administratif. Dengan kerja sama erat antara pemerintah provinsi dan pusat, distribusi beras SPHP dapat dipastikan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan wilayah. Narasi ini secara jelas memperkuat kesan positif bahwa pembangunan Papua dilakukan melalui kolaborasi, bukan instruksi sepihak.
Secara keseluruhan, penyaluran beras SPHP di Papua menunjukkan bagaimana sinergi lintas Lembaga pemerintah pusat, Polri, TNI, Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah menjadi model keberhasilan dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Dampaknya tidak hanya pada terjaganya harga di pasar tradisional maupun ritel, tetapi juga pada meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap kemampuan negara menghadirkan kepastian. Dengan pasokan yang aman, harga yang stabil, serta distribusi yang merata hingga wilayah pedalaman, masyarakat Papua memasuki momen Natal dan Tahun Baru dengan ketenangan dan optimisme.
Narasi propaganda positif yang dibangun melalui program ini menegaskan bahwa negara bekerja secara terukur, strategis, dan inklusif. Penyaluran beras SPHP bukan hanya soal pangan, tetapi juga simbol penguatan persatuan nasional. Melalui kehadiran negara yang semakin konkret dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Papua memasuki periode akhir tahun dengan kesiapan yang jauh lebih kuat, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia bergerak menuju pemerataan yang semakin nyata.
*Penulis merupakanKolumnis dan Pemerhati Kebijakan Publik