Kolaborasi TNI Polri Solid Pastikan Kondisi Aman dari Aksi Anarkis

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Dalam situasi dinamis yang terus berubah, kolaborasi TNI dan Polri kembali terbukti jitu dalam meredam potensi kerusuhan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara tertib.

Baru-baru ini, unjuk rasa terbaru yang mengusung tema #SelamatkanIndonesia kembali digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 September 2025. Aksi ini merupakan puncak dari rangkaian gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mendorong reformasi, termasuk transparansi anggaran, perlindungan HAM, dan penolakan revisi UU TNI yang kontroversial.

Sejumlah tuntutan mendesak disampaikan oleh Aliansi BEM SI dalam bentuk 17 tuntutan jangka pendek dan 8 agenda reformasi jangka panjang, mencakup isu luas dari reformasi TNI-Polri hingga transparansi parlemen.

Meski ribuan mahasiswa hadir dan menyuarakan aspirasi dengan lantang, situasi dapat dikendalikan dengan baik berkat langkah pengamanan yang terkoordinasi. Aparat gabungan berhasil menciptakan suasana yang relatif kondusif, sehingga hak menyampaikan pendapat tetap terjaga tanpa menimbulkan kerusuhan.

“Yang kami jaga adalah kepentingan masyarakat agar tidak terganggu,” menunjukkan komitmen menjaga keamanan sekaligus menghargai hak sipil,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pascademonstrasi.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan pentingnya dialog damai.

“Kita selesaikan masalah dengan musyawarah, bukan kekerasan,” ujar Panglima TNI.

Pesan ini menegaskan komitmen aparat untuk selalu mengedepankan pendekatan persuasif, tanpa mengabaikan ketegasan bila situasi menuntut.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo pun menambahkan bahwa sinergi TNI-Polri merupakan jaminan terbaik bagi masyarakat. Sebagaimana diberitakan, sinergi TNI-Polri menjadi jaminan keamanan bagi masyarakat.

Wakapolri menegaskan pihaknya menggunakan pendekatan humanis namun tegas dalam menangani aksi massa.

Dengan sinergi ini, kepercayaan publik terhadap aparat semakin menguat, karena rakyat melihat bahwa kepentingan mereka tetap menjadi prioritas.

Kecepatan dan kedisiplinan dalam pemulihan situasi pasca-demo menjadi sorotan. Media menyebutkan bagaimana TNI-Polri tak hanya siaga, tapi juga berhasil menjaga ketertiban dengan sigap dan terukur.

Kolaborasi solid antara TNI dan Polri dalam menekan potensi kericuhan membuktikan bahwa negara hadir secara sigap dan profesional. Sikap humanis mereka dalam menghadapi aspirasi publik menunjukkan kedewasaan aparat dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dengan koordinasi yang kokoh, rakyat pun merasa dilindungi sekaligus didengar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini