Ikatan Santri DKI Mengajak Masyarakat untuk Berhenti Berdemonstrasi Anarkis dan Tidak Terprovokasi

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Dalam situasi yang semakin memanas belakangan ini di Jakarta dan sekitarnya Ikatan Santri DKI menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan aksi demonstrasi anarkis yang dapat berujung pada ketegangan dan konflik.

KH. KM. Husni selaku ketua Ikatan Santri DKI menghimbau, agar masyarakat jangan termakan provokasi.

“Kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar, yang dapat memperburuk keadaan dan mengancam persatuan bangsa,” jelas Suprapto kepada media di Jakarta, Sabtu 30 Agustus.

“Kami memahami bahwa ada berbagai keluhan dan aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat, namun kami percaya bahwa dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik untuk menemukan solusi. Demonstrasi yang tidak terkendali hanya akan menambah perpecahan dan mengganggu ketenteraman publik,” tambahnya.

Lebih jauh, terkait dengan hilangnya nyawa salah satu anggota Ojol, kami menyerukan agar semua urusan dan penyelesaian diserahkan kepada pemerintah.

“Kami percaya bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menangani situasi ini secara bijaksana dan adil. Oleh karena itu, mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ikatan Santri DKI berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya yang mengedepankan dialog, toleransi, dan solidaritas antar warga. Mari kita jaga kedamaian dan persatuan demi masa depan yang lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini