Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut.
Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.
Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.
Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi.
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial EkonomiNasional (DTSEN) yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekstrem.
Banyak di antara mereka tinggal di rumah kontrak kecil dengan penghasilan keluarga hanyasekitar Rp35 ribu per hari, bahkan ada yang menempati tanah milik orang lain tanpa status kepemilikan jelas. Kondisi tersebut menunjukkan betapa program Sekolah Rakyat sangatrelevan dan mendesak untuk diimplementasikan secara cepat.
Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding school dengan jenjang SD, SMP, hinggaSMA. Semua kebutuhan siswa mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hinggaperlengkapan sekolah ditanggung penuh oleh negara. Gus Ipul menekankan bahwa anak-anakdari keluarga termiskin harus dapat bersekolah dengan baik, tumbuh sehat, dan kelak menjadiagen perubahan di lingkungannya.
Selain Kemensos dan BNI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) jugaberperan penting dalam memastikan percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat. DirekturJenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwapendidikan digital akan terwujud ketika perangkat, jaringan, dan keadilan sosial berjalanbersamaan.
Pemerintah berupaya memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untukbelajar dan berkembang. Menurut Wayan, kehadiran internet cepat di Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa transformasi digital tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang. Infrastruktur digital yang disiapkan Kemkomdigi diharapkan mampu mendukung SekolahRakyat dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Wayan menambahkan, keberhasilan digitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapatterwujud berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pemerataan pendidikan dan transformasi digital sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkanbenar-benar mencetak generasi yang mandiri, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga menegaskankomitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat. Meutya menyerahkan bantuan layanan internet cepat bagi dua Sekolah Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, konsep smart school dalam Sekolah Rakyat membutuhkan dukunganinfrastruktur digital yang memadai. Di Kabupaten Bantul, sekolah rakyat menerima layananinternet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tigarombongan belajar. Sedangkan di Kabupaten Sleman, layanan internet dengan kecepatan 200 Mbps akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Meutya menilai, kehadiran internet cepat di sekolah rakyat akan mendukung penuh kegiatanbelajar mengajar yang berbasis digital dan modern. Sekolah Rakyat akan mengintegrasikanteknologi dalam proses pembelajaran, administrasi, hingga pengawasan siswa sehingga tatakelola pendidikan menjadi lebih transparan dan terukur.
Dengan kolaborasi lintas sektoral antara Kemensos, BNI, dan Kemkomdigi, percepatandigitalisasi Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikanIndonesia. Program tersebut tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga ekosistempendidikan yang adaptif terhadap era digital. Kehadiran teknologi akan mempercepatpeningkatan kualitas pendidikan dan memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauandan evaluasi program secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat menunjukkan komitmenpemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan setara bagi seluruhrakyat Indonesia. Kolaborasi lintas sektor yang terjalin kuat akan memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki kesempatan yang sama untuk meraihmasa depan yang lebih baik, berdaya saing global, dan menjadi tulang punggungIndonesia Emas 2045. (*)
Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara