Borneo Muda: Harus ada Menteri dari Kalimantan pada Periode Kedua Jokowi

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Rencana pemindahan ibukota negara mendorong keinginan hadirnya figur menteri dari Kalimantan pada Kabinet Kerja 2019 – 2024. Ya, setidaknya itulah yang tengah dikampanyekan oleh Borneo Muda saat ini.

“Kan di periode pertama dari Kalimantan belum ada. Nah, periode kedua ini diharapkan hadir karena mereka sudah paham dengan kondisi di sana, baik wilayah, kultur budaya masyarakat dan kondisi politik di sana.,” kata Ketua Presidium Nasional Borneo Muda Harianto Minda kepada Mata Indonesia News, Sabtu 7 September 2019.

“Minimal ada yang bisa menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa situasi Kalimantan yang sebenarnya,” ujarnya menambahkan.

Namun, hingga kini lelaki yang akrab dipanggil Jevo itu belum mau menjelaskannya dengan rinci. Dia mengatakan saat ini komunitas Borneo Muda sedang mematangkan pilihan tokoh untuk diajukan menjadi menteri dalam kabinet periode kedua Jokowi nanti.

Untuk itu, Borneo Muda menggelar konsolidasi akbar pada 6 hingga 7 September 2019 di Jakarta, untuk memperjuangkan nasib Kalimantan dalam kabinet periode kedua Jokowi yang akan mulai berjalan pada Oktober mendatang.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini