Swasembada Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintahan Presiden Prabowo

Baca Juga

Oleh : Bahtiar Ardie )*

Swasembada pangan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini terus ditegaskan dalam berbagai kesempatan sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Krisis pangan dunia, perubahan iklim, serta disrupsi rantai pasok akibat konflik geopolitik menjadi pengingat pentingnya kemandirian pangan. Presiden Prabowo memahami bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga soal keberlanjutan, kesejahteraan petani, dan stabilitas nasional.

Berbagai program prioritas diluncurkan untuk mewujudkan target swasembada tersebut. Salah satunya adalah optimalisasi lahan pertanian melalui pencetakan sawah baru, modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah juga memperluas areal tanam dan meningkatkan indeks pertanaman agar hasil panen bisa lebih dari sekali dalam setahun. Digitalisasi dan penggunaan teknologi pertanian cerdas (smart farming) turut didorong untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Upaya ini dilakukan agar sektor pertanian Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing secara global dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan pokok.

Presiden Prabowo juga memperkuat peran Badan Pangan Nasional sebagai lembaga strategis yang mengelola pasokan dan harga pangan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat agar kebijakan pangan berjalan secara sinergis dan terpadu, mulai dari hulu produksi hingga hilir distribusi dan konsumsi. Sementara itu, Perum Bulog diberikan mandat lebih luas untuk menjaga stok strategis dan menyerap hasil panen petani secara maksimal, demi menjamin ketersediaan pangan nasional dalam situasi darurat ataupun ketika terjadi lonjakan harga.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjelaskan Swasembada pangan tidak dapat tercapai tanpa memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan dukungan melalui pembiayaan murah, subsidi pupuk yang tepat sasaran, pendampingan teknologi, serta akses pasar yang lebih terbuka. Program petani milenial juga terus dikembangkan sebagai solusi terhadap tantangan regenerasi petani yang selama ini menjadi hambatan. Tujuannya agar sektor pertanian menjadi sektor yang menarik dan menjanjikan bagi generasi muda Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

Infrastruktur pertanian juga menjadi perhatian penting. Pembangunan dan revitalisasi bendungan, embung, irigasi, jalan produksi, hingga pasar tani dilakukan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. Proyek strategis seperti pembangunan bendungan baru dan penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah diharapkan bisa mendukung produktivitas sektor pertanian. Selain itu, sistem logistik nasional diperkuat untuk memperlancar distribusi pangan, menekan biaya angkut, dan menjaga stabilitas harga dari petani ke konsumen.

Diversifikasi pangan menjadi pilar penting dalam strategi swasembada yang berkelanjutan. Pemerintah mendorong konsumsi dan produksi sumber pangan lokal seperti sorgum, sagu, porang, dan umbi-umbian sebagai alternatif beras. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada satu komoditas, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi petani lokal. Diversifikasi pangan juga menjadi bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim, mengingat beberapa komoditas lokal lebih tahan terhadap kekeringan atau banjir dibandingkan tanaman padi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menjelaskan dalamkonteks ketidakpastian global, kemandirian pangan menjadi perisai utama bagi bangsa Indonesia. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih siap menghadapi embargo, konflik perdagangan, maupun gejolak harga internasional. Sehingga, perlu dipahami bahwa pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan negara. Bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam menjaga ketenangan sosial dan stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang kian tak terduga.

Langkah menuju swasembada pangan merupakan proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi kebijakan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat dengan membangun fondasi dan sistem yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Keberhasilan program swasembada pangan akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang dan tonggak sejarah menuju Indonesia yang benar-benar berdaulat di bidang pangan.

Keberhasilan swasembada pangan bukan hanya sekadar capaian kuantitatif dalam hal produksi, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan kemandirian sebuah bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengembangkan infrastruktur dan teknologi pertanian, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap impor pangan. Diversifikasi komoditas dan pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi nilai tambah dalam strategi besar ketahanan pangan nasional.

Komitmen pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan telah mendapatkan pengakuan internasional, tercermin dari penghargaan FAO 2024 untuk kategori ketahanan pangan. Melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media, program swasembada pangan bukan sekadar wacana tetapi sedang menjadi kenyataan. Dengan konsistensi implementasi kebijakan dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, target Indonesia sebagai lumbung pangan Asia 2045 semakin terlihat jelas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

)* Penulis merupakan Pengamat Pertanian

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini