Pelaksanaan PSU di Berbagai Wilayah Berjalan Kondusif

Baca Juga

JAKARTA – Beberapa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah di Indonesia berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Fakta ini mencerminkan kematangan demokrasi serta sinergi kuat antar-lembaga penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Taufik Hidayat, SH., MH., mengapresiasi jalannya PSU yang berlangsung tanpa hambatan. Kabupaten Tasikmalaya tercatat dalam perkara nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, dengan 2.847 TPS dan 1.418.928 DPT.

“Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya berjalan aman, lancar, dan kondusif. Saat ini proses penghitungan suara di TPS sedang berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma mengintensifkan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pelaksanaan PSU yang tertib dan damai.

“Kami mendukung penuh Bawaslu agar PSU berjalan aman dan demokratis,” katanya dalam kunjungan ke kantor Bawaslu Palopo. Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor guna mencegah potensi konflik.

Di Kalimantan Timur, PSU di wilayah Muara Badak dan Marangkayu, Kutai Kartanegara, juga berlangsung sukses. Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Seluruh rangkaian kegiatan mulai pemungutan suara hingga distribusi logistik berjalan aman dan lancar,” ungkapnya. Keberhasilan ini diperkuat dengan pengawalan ketat logistik pemilu dan apel pengembalian BKO Brimob sebagai simbol rampungnya tahapan pengamanan.

Di sisi lain, pasca-PSU, suasana rekonsiliasi mulai mengemuka. Salah satu tokoh, Awang Yacoub Luthman, menyerukan semua pihak untuk mengakhiri persaingan dan mengedepankan sinergi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Kukar.

“Akhiri kompetisi, bangun sinergi, buat rekonsiliasi,” serunya.

Di Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi, Muhammad Amin mengonfirmasi bahwa pelaksanaan Pilgub 2024, termasuk PSU di Kabupaten Pemalang dan Karanganyar, berjalan dengan baik meskipun tetap ditemukan beberapa pelanggaran.

“Sebanyak 118 dugaan pelanggaran berhasil ditangani berkat pengawasan partisipatif dari masyarakat,” ucapnya. Langkah pengembangan desa pengawasan dan desa anti-politik uang pun terus didorong untuk memperkuat integritas pemilu ke depan.

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan, partisipasi aktif masyarakat menunjukkan semangat demokrasi yang semakin kuat. Proses rekapitulasi suara di Gorontalo Utara bahkan telah selesai hingga tingkat kabupaten/kota melalui aplikasi Sirekap.

“Capaian positif di Gorontalo Utara, yang menjadi daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam PSU kali ini, yakni 80,11 persen,” katanya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PSU di berbagai wilayah membuktikan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang. Keberhasilan ini menjadi modal berharga untuk menyongsong gelaran pemilu mendatang dengan semangat partisipasi, integritas, dan persatuan yang lebih kuat. [^]

[edRW]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat.Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor.Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional...
- Advertisement -

Baca berita yang ini