Ingin Indonesia Menarik Buat Investor Asing? Simak Saran Pakar Ini

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal karena Indonesia masih tidak menarik bagi investor asing. Contohnya, 30 -an investor yang mencabut usahanya di China tidak ada satu pun yang mengalihkan ke Indonesia. Sebagian besar mereka lari ke Vietnam, selebihnya, ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

Menurut peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet, investor cenderung mempunyai banyak pertimbangan ketika ingin berinvestasi di Indonesia. Salah satunya koordinasi antar pemerintah yang lemah.

“Koordinasi semakin sulit apabila akan investasi di daerah, karena beberapa kebijakan pemerintah pusat tidak berjalan maksimal di daerah, misalnya OSS (Online Single Submission),” kata dia kepada Mata Indonesia News, Kamis 5 Agustus 2019.

Persoalan intinya masih tetap sama dari tahun ke tahun yaitu, menurut Yusuf, perizinan yang berlarut-larut dan birokrasi berbelit.

Selain itu masih ada masalah daya saing ekonomi, kerentanan ekonomi Indonesia, daya saing dan masalah tenaga kerja dan terakhir yang tidak kalah penting adalah stabilitas politik serta keamanan dalam negeri.

Meskipun demikian, menurut Yusuf, Bappenas sebenarnya telah melakukan sebuah studi dan mencoba menyasar permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Masalah paling utama adalah regulasi yang tumpang tindih dan rendahnya koordinasi kebijakan antar-instansi,

Maka, Yusuf menganjurkan pemerintah mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan. Selain itu, perlu ada kebijakan komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kebijkan untuk menggaet investasi asing.

Perlu juga dibangun sistem reward and punishment yang adil serta jelas bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Baik yang menjalankan instruksi ataupun menghambat jalannya instruksi kebijakan terkait investasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional

Oleh: Kevin Purba )*Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melaluipercepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagaidaerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besarmewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligusmemastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantanganperubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktorutama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasidaerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memilikidampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintahberupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapercepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secaraketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaianproyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatansasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintahterlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebutditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanianseluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisikpelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwarevitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telahditetapkan.Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintahmenempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkanketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung secara lebih optimal. Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercerminpula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telahmencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggidibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahunsebelumnya.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. KetuaKomisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terusdilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secaraoptimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akanmempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalambidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utamapemerintah.Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadiperhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini