Lebaran Datang, Pedagang Bimbang, Masyarakat Pilih Bertahan gegara Efisiensi Anggaran

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo Subianto berdampak signifikan terhadap berbagai sektor di Yogyakarta.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah penurunan okupansi hotel dan reservasi restoran, yang berimbas langsung pada para pedagang sayur di pasar tradisional seperti Pasar Beringharjo.

Hotel dan restoran yang selama ini menjadi pelanggan utama pedagang sayur kini mengurangi pembelian bahan baku secara drastis, dengan penurunan pasokan mencapai 30–50 persen.

Sutinah, seorang pedagang sayur di Pasar Beringharjo, mengungkapkan bahwa meskipun hotel masih membeli bahan baku, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Hotel-hotel masih mengambil sayuran, tapi sangat sedikit, bahkan tidak sampai setengah dari tahun-tahun lalu,” ujarnya pada Jumat 28 Maret 2025.

Ia menambahkan bahwa penurunan ini sudah terasa sejak awal Ramadan 2025, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat pemesanan tetap stabil meski dalam periode puasa.

Saat musim liburan atau peak season, pesanan sayur dari hotel dan restoran bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hari.

Sementara itu, pada hari biasa di low season, pemesanan bisa mencapai Rp1,5 juta per minggu.

Namun, kondisi saat ini membuat banyak pedagang mengalami penurunan pendapatan.

Penurunan Daya Beli Menjelang Lebaran

Dampak dari lesunya sektor perhotelan juga dirasakan dalam penjualan eceran di pasar tradisional.

Jika pada Lebaran 2024 lalu lapak pedagang mulai ramai sejak hari ke-21 Ramadan, tahun ini kondisinya jauh berbeda. Para pedagang mengaku enggan membawa stok dalam jumlah besar karena fluktuasi harga dan menurunnya jumlah pembeli.

“Sekarang ada pembeli, tapi jumlahnya sedikit. Padahal stok kami cukup banyak. Hotel bilang karena tamu sepi, jadi mereka tidak berani stok banyak,” jelas Sutinah.

Selain itu, harga sayuran yang berfluktuasi semakin menyulitkan pedagang.

Saat ini, hanya cabai rawit yang mengalami kenaikan signifikan hingga Rp100 ribu per kilogram, sementara harga sayuran lainnya hanya mengalami kenaikan kecil.

Para pedagang khawatir menumpuk stok karena risiko sayuran cepat busuk.

Ida, pedagang lain di Pasar Beringharjo, mengakui bahwa kenaikan harga menjelang Lebaran justru mengurangi jumlah pembeli.

“Penurunan ini cukup signifikan, lebih dari 30 persen. Padahal tahun lalu, pada H+10 Ramadan sudah ramai pembeli hingga Lebaran, meskipun harga tahun lalu lebih tinggi dibandingkan sekarang,” ujarnya.

Ia bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan masa pandemi Covid-19, di mana pembeli sangat sepi. Untuk menghindari kerugian, ia memilih untuk tidak mengambil stok dalam jumlah besar.

“Kami kulakan dari Muntilan dan Magelang. Tapi dengan curah hujan tinggi seperti sekarang, harga makin naik, sementara pembeli justru makin berkurang,” tambahnya.

Sementara penurunan daya beli masyarakat di Jogja dan di Indonesia umumnya ini sudah diprediksi oleh Ekonom Sekolah Vokasi UGM, Yudistira Hendra Permana.

“Perbedaan tren konsumsi ini berkaitan dengan tren deflasi yang berlangsung hingga sekarang, melemahnya nilai tukar, kenaikan harga emas yang tinggi, penurunan IHSG, itu adalah hal-hal yang mengindikasikan kita tidak baik-baik saja,” ujar Yudis.

Menurutnya berbagai faktor mulai dari isu sosial, politik dan ekonomi itu sendiri yang tak mampu dibenahi oleh pemerintah.

Bahkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta tekanan ekonomi global mempengaruhi daya beli rakyat yang turun drastis.

“Kegagalan dalam mengkoordinasi hal-hal tersebut menjadi akumulatif dan menyebabkan apa yang kita alami di hari ini,” kata Yudis.

Jika dibiarkan, tentu ini merugikan ke masyarakat secara simultan. Terutama UMKM dan pengusaha kecil yang sudah berdiri lama.

Kendati demikian, Yudis menyarankan masyarakat tak perlu melakukan penghematan ekstrem. Mengingat tindakan berhemat atau tidak mengeluarkan uang ini di satu sisi akan menyebabkan perdagangan dan sektor-sektor aktivitas ekonomi berisiko sepi.

“Ya, pelan-pelanlah. Kencangkan sabuk, tapi jangan terlalu kencang, nanti malah sakit sendiri. Jadi, berhemat dan konsumsi yang diperlukan saja,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini