Oleh: Abdul Manaf *)
Pemerintah terus mengoptimalkan riset di bidang kelautan guna memperkuat ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Upaya ini sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Uni Eropa dan Prancis, menjadi langkah strategis dalam mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kapabilitas riset nasional.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Uni Eropa dan Agence francaise de développement (AFD) yang bertujuan untuk memperkuat penelitian kelautan di Indonesia. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan data iklim, restorasi ekosistem, hingga pengurangan dampak lingkungan akibat aktivitas pelabuhan. Dalam implementasinya, proyek ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor riset dan komunitas pesisir yang menjadi tulang punggung ekonomi biru nasional.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, proyek kapal riset KrisNa akan menjadi platform utama bagi peneliti Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan penelitian maritim yang lebih mendalam. Fasilitas ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman terhadap biodiversitas laut, tetapi juga memperkuat kapasitas ilmiah nasional dalam mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Dengan data yang lebih akurat dan berbasis bukti, kebijakan pengelolaan sumber daya laut dapat disusun secara lebih efektif dan efisien.
Dukungan Uni Eropa terhadap inisiatif ini terlihat dari hibah sebesar EUR 7 juta atau setara dengan Rp121,68 miliar yang akan diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta BRIN. Dana ini akan digunakan untuk mendukung riset kelautan dan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam pengelolaan sumber daya laut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar akan dialokasikan untuk pelatihan, penelitian biodiversitas laut, serta penguatan manajemen perikanan berkelanjutan.
Pemerintah menyadari bahwa penguatan ekonomi biru bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, proyek ini menitikberatkan pada pelatihan dan pengembangan keahlian bagi para peneliti dan tenaga ahli di sektor kelautan. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan riset maritim di Indonesia dapat semakin maju dan berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.
Selain itu, kerja sama ini juga berperan dalam meningkatkan standar perikanan Indonesia agar dapat memenuhi standar internasional, sehingga dapat memperluas akses pasar ekspor. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menyatakan bahwa Uni Eropa, yang merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi produk perikanan Indonesia, melihat potensi besar dalam peningkatan perdagangan produk kelautan dari Indonesia. Dengan adanya standar yang lebih tinggi, diharapkan produk perikanan Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor ini.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa riset yang dilakukan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan adanya pendekatan berbasis bukti, pengelolaan perikanan akan lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga nelayan serta komunitas pesisir dapat menikmati manfaat jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, melalui restorasi ekosistem dan pengelolaan lingkungan berbasis sains, diharapkan kelestarian sumber daya laut dapat terjaga untuk generasi mendatang.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menegaskan bahwa kolaborasi internasional ini bukan hanya soal penelitian, tetapi juga investasi dalam sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Dengan dukungan hibah dari Uni Eropa melalui inisiatif Global Gateway, BRIN akan memperkuat ekosistem penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Langkah ini mencakup pengelolaan data yang lebih komprehensif, peningkatan kemampuan teknis para peneliti, serta penguatan kerja sama dengan mitra global untuk mendorong penelitian yang lebih inovatif.
Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP, Tri Aris Wibowo, juga mengungkapkan bahwa proyek ini mendukung kebijakan perikanan berbasis kuota serta pengembangan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan. Dengan adanya dana hibah yang dialokasikan untuk proyek ini, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, termasuk dalam hal penilaian stok perikanan, pelacakan hasil tangkapan, serta peningkatan kualitas produk perikanan. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan di Indonesia.
Sebagai bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis, kerja sama ini juga menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat riset ilmiah di sektor maritim. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penelitian, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk kerja sama bilateral di bidang ekonomi biru. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga internasional, Indonesia semakin siap untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi dalam sumber daya manusia dan modernisasi infrastruktur, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia. Dengan semakin berkembangnya sektor ini, Indonesia tidak hanya mampu mengelola sumber daya laut secara lebih baik, tetapi juga memperluas peluang ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
*) Pengamat Ekonomi dari Segara Watch