Anik Tuniaty*)
Bencana alam selalu menjadi ujian bagi kepemimpinan suatu negara. Ketika bencana terjadi, kecepatan dan efektivitas respons pemerintah sangat menentukan sejauh mana dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam menangani bencana dengan sigap, salah satunya dalam menghadapi banjir besar pada awal Maret 2025 ini.
Dalam menghadapi tantangan bencana, kecepatan dan ketepatan respons pemerintah menjadi faktor kunci yang menentukan sejauh mana dampak bencana dapat diminimalkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penanganan bencana tidak lagi sekadar reaktif, tetapi menunjukkan sistem yang lebih terkoordinasi, cepat, dan tegas.
Banjir besar yang melanda Jawa Barat pada awal Maret 2025 menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintahan Prabowo bergerak cepat. Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo tidak hanya memonitor situasi dari kejauhan, tetapi juga langsung menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera turun tangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Presiden telah berkoordinasi dengan BNPB agar banjir di berbagai daerah segera ditangani. Ia juga menegaskan bahwa arahan dari Presiden memastikan bahwa para korban akan mendapat bantuan yang memadai dan ditangani dengan sebaik-baiknya.
Dalam kasus banjir di Jabodetabek, BNPB mencatat bahwa ratusan ribu orang terdampak kasus tersebut. Tim evakuasi langsung dikerahkan dengan perahu karet untuk memastikan keselamatan warga. Di tingkat kementerian, respons cepat juga ditunjukkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat terdampak adalah prioritas utama, dan kementeriannya siap memberikan dukungan penuh dalam upaya penanganan banjir. Sebagai langkah konkret, Direktorat Jenderal Cipta Karya langsung memobilisasi perahu karet untuk membantu evakuasi di daerah terdampak.
Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dan Ditjen Sumber Daya Air dengan mengerahkan alat berat berupa dump truck,pompa air berkapasitas besar, serta ribuan sandbag guna mengurangi dampak banjir di Bekasi. Selain itu, posko pengungsian juga segera didirikan, termasuk tenda darurat di daerah banjir untuk menampung warga yang harus dievakuasi. Respons cepat ini menunjukkan adanya mekanisme tanggap darurat yang lebih solid.
Penanganan bencana bukan hanya soal evakuasi, tetapi juga tentang pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak. Di lokasi pengungsian, Kementerian PU bersama BNPB segera mendistribusikan air bersih, dengan mengerahkan mobil tangki air dan hidran umum untuk memastikan para pengungsi memiliki akses sanitasi yang layak.
Langkah lain yang diambil adalah survei lokasi terdampak oleh Tim BPPW Jawa Barat untuk mengidentifikasi langkah tanggap darurat lanjutan serta strategi penanganan jangka menengah. Salah satu fokusnya adalah mitigasi risiko di wilayah aliran sungai agar banjir serupa dapat dicegah di masa depan.
Kehadiran negara yang cepat dalam situasi darurat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya responsif tetapi juga memiliki strategi yang terstruktur dalam menangani bencana. Koordinasi yang baik antara BNPB, BPBD, Kementerian PU, serta berbagai instansi lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi dampak bencana secara cepat dan efektif.
Kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menangani bencana telah menunjukkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan sistem yang lebih sigap, banyak nyawa berhasil diselamatkan, dan dampak ekonomi akibat bencana bisa ditekan. Namun, tantangan ke depan masih besar. Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dan infrastruktur tahan bencana semakin diperkuat agar Indonesia tidak hanya cepat merespons bencana, tetapi juga lebih siap dalam menghadapi bencana yang akan datang.
Langkah ke depan harus lebih dari sekadar reaksi cepat terhadap bencana yang sudah terjadi. Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam mitigasi bencana, sehingga kejadian serupa di masa depan bisa diminimalkan dampaknya. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana di masa depan antara lain dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur mitigasi bencana.
Pembangunan waduk, kanal banjir, serta penguatan tanggul dan sistem drainase di kota-kota rawan banjir harus menjadi prioritas utama agar risiko banjir dapat dikendalikan sejak dini. Selain itu, diperlukan pembentukan tim reaksi cepat dengan jangkauan yang lebih luas, mengingat respons cepat saat ini lebih dominan di daerah perkotaan. Tim tanggap darurat harus diperluas ke wilayah pedalaman yang sering mengalami keterlambatan bantuan agar evakuasi dan distribusi bantuan dapat berjalan lebih efektif. Tak kalah penting, literasi bencana di masyarakat juga perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana, termasuk pelatihan evakuasi dan penggunaan peralatan penyelamatan darurat, sangat diperlukan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, partisipasi swasta dan komunitas dalam manajemen bencana juga harus didorong. Perusahaan dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam menyediakan bantuan logistik serta mendukung proses pemulihan pascabencana, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh.
Kesigapan dalam menangani bencana bukan hanya tentang respons cepat, tetapi juga tentang kesiapan negara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan baik, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih tangguh dan siap menghadapi risiko bencana di masa depan.
*) Penulis merupakan pengamat sosial