Oleh: Ganindra Putera*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga awal Februari 2025, program ini telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi dan ditargetkan meluas hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan bulan ini. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
Kunjungan mendadak Presiden Prabowo ke dua sekolah di Jakarta Timur menjadi bukti komitmen tinggi pemerintah dalam memastikan program ini berjalan dengan baik. Presiden tidak hanya meninjau langsung pelaksanaan MBG, tetapi juga memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas makanan serta mempercepat distribusinya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini akan terus dievaluasi agar lebih baik ke depannya dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Program MBG menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan malnutrisi yang masih melanda sebagian masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi gizi mikro. Kondisi ini tentu menjadi ancaman bagi masa depan bangsa, mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat ditentukan oleh asupan gizi sejak dini. Oleh karena itu, program MBG harus dipastikan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak sekolah, program ini juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dengan menggandeng berbagai mitra, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), MBG menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa dapur penyedia makanan MBG tersebar di berbagai daerah, memastikan makanan yang disalurkan berkualitas tinggi dan tepat sasaran.
Namun, program ini juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan efisiensi anggaran menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan program. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi makanan bergizi, berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menjadi langkah strategis untuk mempercepat distribusi dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dadan Hindayana menyoroti peran instansi dan organisasi kemasyarakatan dalam mempercepat penyaluran program ini ke daerah yang lebih luas, termasuk wilayah Papua dan Papua Tengah yang menjadi prioritas.
Dalam jangka panjang, program ini harus lebih dari sekadar inisiatif bantuan sosial. Program MBG perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang lebih luas, yang tidak hanya fokus pada pemberian makanan tetapi juga edukasi gizi bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pola makan sehat harus dibangun sejak dini agar generasi mendatang tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang gizi dan kesehatan.
Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran Diah Dwi Utami menegaskan bahwa gizi yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Malnutrisi yang dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja di masa depan, yang pada akhirnya memperlambat laju pembangunan. Oleh karena itu, investasi dalam pemenuhan gizi harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mengatasi ketimpangan sosial semakin kuat dengan hadirnya program yang menjamin akses terhadap makanan bergizi.
Meskipun cakupan program MBG saat ini masih sekitar 0,8 persen dari target nasional, peluang untuk memperluas cakupan sangat besar. Dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini, program ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Percepatan dalam penyaluran serta peningkatan kualitas layanan harus terus menjadi prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan program ini harus dijaga agar terhindar dari penyimpangan yang dapat merusak tujuan awal program. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Masyarakat juga harus diedukasi untuk mendaftar melalui jalur resmi guna menghindari penipuan yang mengatasnamakan program MBG. Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi mitra.bgn.go.id agar terhindar dari pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan resmi program ini.
Dalam beberapa bulan ke depan, keberhasilan program MBG akan sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi di lapangan. Papua dan Papua Tengah menjadi prioritas dalam penyaluran selanjutnya, mengingat daerah ini masih menghadapi tantangan besar dalam akses pangan dan gizi. Jika program ini mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit terakses, maka dampak positifnya akan semakin luas dan signifikan.
Dengan melihat progres yang telah dicapai dan komitmen tinggi dari pemerintah, optimisme terhadap keberlanjutan program MBG semakin besar. Ini bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat diperlukan agar program ini benar-benar menjadi solusi atas permasalahan gizi nasional.
*Penulis merupakan pelaku UMKM
