Mata Indonesia, Yogyakarta – Berangkat dari penutupan akses masuk Pantai Sanglen, Kemadang, Gunungkidul, yang dilakukan oleh Kraton Yogyakarta dan Obelix. Warga setempat, yang selama ini memanfaatkan lahan Pantai Sanglen untuk bertani dan mencari nafkah, merasa terpinggirkan. Mereka khawatir pengembangan pariwisata berskala besar akan mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal dan merusak lingkungan.
Kelompok aktivis lingkungan WALHI Yogyakarta menilai, pembangunan seperti Obelix Beach Resort juga melanggar aturan yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya. Situasi ini memicu protes warga yang menuntut agar akses ke Pantai Sanglen dibuka kembali dan pengelolaan pariwisata melibatkan mereka secara lebih adil.
Berikut Pers Rilis Kronologi pusaran konflik di Pantai Sanglen, yang dihimpun dari WALHI Yogyakarta :
- Penutupan Akses Masuk Pantai Sanglen
Penutupan akses masuk Pantai Sanglen berawal Pada Bulan Juli 2024 oleh Keraton Yogyakarta, yang menyebabkan warga di sekitar Pantai Sanglen kehilangan mata pencahariannya, resah dengan hal tersebut serta terdesak dengan kebutuhan ekonomi, mendorong warga yang tergabung dalam Paguyuban Sanglen Berdaulat untuk mendatangi Keraton Yogyakarta.
- Warga Sanglen Mendatangi Keraton Yogyakarta
Selanjutnya, Pada Kamis (21/11/2024) warga mendatangi Keraton Yogyakarta didampingi oleh WALHI Yogyakarta, pada kesempatan itu warga di temui oleh Panitikismo. Panitikismo menyampaikan bahwa, Kraton Yogyakarta menutup dan menggusur warung-warung warga di area Pantai Sanglen karena Kraton Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan Investor (Obelix) untuk membangun Obelix Beach Resort.
- Paguyuban Sanglen Berdaulat mendapat publikasi pesan melalui Whatsapp
Setelah warga menunggu lama adanya kabar baik dari hasil audiensi. Selanjutnya Pada Jumat (21/12/2024), sekitar pukul 22:00 WIB warga yang tergabung dalam Paguyuban Sanglen Berdaulat mendapat publikasi pesan melalui Whatsapp. Pesan tersebut berisi ajakan kepada beberapa elemen masyarakat untuk berkumpul dan mendukung Kraton Yogyakarta dalam menertibkan pantai Sanglen dari aktivitas ekonomi warga yang tergabung dalam Paguyuban Sanglen Berdaulat.
Pesan tersebut direspon oleh anggota Paguyuban Sanglen Berdaulat dengan berkumpul dan melakukan penjagaan di area sekitar Pantai Sanglen. Tujuannya, menjaga agar warung-warung yang telah dibangun sebelumnya tidak dirobohkan.
- Aksi Demo di Pantai Sanglen
Keesokan harinya pada Sabtu (22/12/2024), sekitar pukul 11.00 WIB, perangkat Kelurahan Kemadang dan belasan peserta aksi yang dikawal kepolisian mendatangi Pantai Sanglen. Pihak Kelurahan Kemadang yang diwakili oleh Carik melakukan orasi.
Dalam orasinya, pihak kelurahan menyampaikan bahwa warga yang sebelumya telah berjualan di Pantai Sanglen harus menghentikan aktivitas ekonominya. Sebab telah ada kerjasama antara Kraton Yogyakarta, Obelix, dan Pemerintah Kelurahan Kemadang untuk mengembangkan Pantai Sanglen. Jika warga tidak menghentikan aktivitasnya, maka warga akan ditindak secara hukum.
Sempat terjadi ketegangan saat perwakilan dari kelurahan mempertanyakan legalitas aktivitas warga yang selama ini dalam mengusahakan Pantai Sanglen dan memerintahkan warga menghentikan aktivitasnya. Namun ketegangan ini segera mereda ketika anggota Paguyuban Sanglen Berdaulat meninggalkan lokasi keributan.
Berdasarkan pers rilis WALHI Yogyakarta, secara legalitas warga membayar pajak kepada kelurahan, sebagai bukti bahwa keberadaan warga diakui oleh kelurahan. Alih-alih membela hak warga yang telah membayar pajak, legalitas warga justru dipertanyakan.
WALHI Yogyakarta dalam pers rilisnya menyebutkan, Peristiwa tersebut harus dilihat sebagai upaya tak bertanggung jawab dari Kraton Yogyakarta dan Obelix dalam menyingkirkan warga yang selama ini mengusahakan pantai Sanglen dengan memobilisasi massa dan melakukan adu domba antar sesama warga Kemadang.
Situasi ini memicu protes warga yang menuntut agar akses ke Pantai Sanglen dibuka kembali dan pengelolaan pariwisata melibatkan mereka secara lebih adil. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait lebih mendukung kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pemodal besar.
