Mata Indonesia, Yogyakarta – SEMA PTKIN (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) yang merupakan Aliansi Mahsiswa dari berbagai kampus Islam Negeri seperti UIN, IAIN, STAIN dan STAI secara tegas menolak wacana yang menyarankan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 19 Desember 2024.
Menurut Ach Musthafa Roja’ selaku Koordinator Pusat SEMA PTKIN, pelaksanaan Pilkada langsung yang selama ini diterapkan di Indonesia sudah memberikan ruang yang lebih demokratis bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Dia berpendapat, Wacana mengalihkan wewenang pemilihan kepala daerah ke DPRD justru akan mengurangi hak politik warga negara dan membuka peluang munculnya praktik politik uang serta oligarki.
“Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu bentuk demokrasi yang harus dijaga. Jika Pilkada dipilih oleh DPRD, maka rakyat tidak memiliki kontrol langsung terhadap pemimpin yang mereka inginkan. Hal ini akan mempermudah terjadinya persekongkolan politik yang merugikan masyarakat,” ujar Korpus SEMA PTKIN, Ach Musthafa Roja’.
Lebih lanjut, Musthafa juga menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sudah tercipta dalam sistem Pilkada langsung. Meskipun banyak tantangan dalam pelaksanaan Pilkada yang perlu diperbaiki, seperti soal biaya politik dan kualitas calon kepala daerah.
“Tentu kami mendukung perbaikan dalam proses Pilkada, namun bukan dengan mengembalikan pemilihan kepada DPRD. Kami ingin ada reformasi yang meningkatkan kualitas calon dan sistem pemilihan, bukan mengurangi hak suara rakyat,” lanjutnya.
Sikap SEMA PTKIN ini mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum. Mereka berharap agar suara mahasiswa dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut mengenai wacana perubahan sistem Pilkada ini.
Dengan penolakan tersebut, SEMA PTKIN menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan Pilkada langsung.
“Kami akan mengkonsolidasikan penolakan terhadap sistem Pilkada yang dipilih oleh DPRD terhadap seluruh kampus PTKIN di setiap daerah, untuk bersama memperjuangkan hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya” Pungkasnya
 yang merupakan Aliansi Mahsiswa dari berbagai kampus Islam Negeri seperti UIN, IAIN, STAIN dan STAI secara tegas menolak wacana yang menyarankan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 19 Desember 2024.){kind=link}