Komitmen Penuh Presiden Prabowo Berantas Judol demi Keamanan dan Kesejahteraan Bangsa

Baca Juga

Jakarta, – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online secara menyeluruh. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dan kepeduliannya terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh praktik perjudian online yang kian marak di masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga bekerja sama dalam memberantas judi online. “Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada perlindungan terhadap pelaku judi online. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ungkap Meutya.

Ia juga menekankan bahwa ini bukanlah operasi sesaat atau bersifat sementara. “Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” tegas Menkomdigi. Melalui langkah ini, Pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat kecil yang rentan terhadap bahaya perjudian online, baik dari sisi keuangan maupun dampak sosial yang mengikutinya.

Pernyataan ini didukung pula oleh pengamat keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho, yang menilai bahwa judi online membawa dampak luas dan merusak pada kehidupan sosial. “Judi online tak hanya menghancurkan keuangan, tetapi juga berpotensi memunculkan bibit kriminalitas,” jelas Andy. Menurutnya, sikap tegas dari Presiden Prabowo adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah kriminalitas yang bisa muncul akibat jeratan judi online.

Selain itu, Direktur Eksekutif Lembaga Konsumen Digital Indonesia (LKDI), Abdul Kholik, M.Si, memuji gerak cepat dan ketegasan Pemerintah dalam menangani persoalan ini. “Gerak cepat dan ketegasan Pemerintahan Prabowo terbukti dalam penangkapan belasan pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus perlindungan terhadap ribuan situs judi online,” kata Abdul Kholik.

Kasus penangkapan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam membersihkan sistem pemerintahan dari oknum yang melindungi situs-situs perjudian online. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas jaringan judi online dari akar-akarnya.

Langkah-langkah ini, dengan fokus pada pendekatan holistik dan kerja sama lintas sektor, diharapkan dapat memberikan efek jangka panjang dan mengurangi dampak buruk judi online pada generasi muda dan keluarga Indonesia. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian online yang mereka temui demi terwujudnya Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini