Oleh: Nurul Janida )*
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 semakin dekat, dan komitmen Aparat Keamanan (Apkam) dalam menjaga keamanan selama proses demokrasi ini patut diapresiasi. Keberadaan Apkam yang solid dan responsif diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Momentum Pilkada bukan hanya sekedar memilih dan dipilih, tapi lebih luas dari itu, karena disitu menjadi muara banyak kepentingan. Maka kelompok para pendukung akan menggunakan segala kekuatannya untuk bisa menjadikan jagoannya keluar sebagai kontestan. Dari situlah muncul kerawanan-kerawanan yang terkadang dan sering dimanipulasi oleh kelompok pendukung untuk menggunakan cara-cara yang tidak fair hingga menyebabkan gangguan keamanan.
Dalam setiap Pilkada, tantangan keamanan menjadi isu krusial. Kejadian-kejadian di masa lalu seringkali menunjukkan bagaimana potensi kerusuhan dan ketidakstabilan dapat muncul jika tidak ada pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Apkam saat ini menjadi sangat penting.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, baru-baru ini menghadiri penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers. SKB ini bertujuan untuk membentuk Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024, langkah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang aman dan tertib.
Sandi Nugroho mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah momen krusial bagi bangsa Indonesia dalam memilih pemimpin daerah. Pentingnya kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Polri, TNI, Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan KPI akan bersinergi dalam pengawasan pemberitaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Penggunaan teknologi dalam pengawasan akan menjadi sorotan. Pengawas dan Apkam telah menerapkan sistem pemantauan yang canggih untuk mendeteksi potensi kerawanan. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan penanganan masalah dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah penyebaran personel keamanan di titik-titik strategis. Penempatan aparat di tempat-tempat keramaian, seperti pusat pemungutan suara, akan memberikan rasa aman bagi pemilih sekaligus dapat mengurangi potensi gangguan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan bahwa peran vital Polri dalam gugus tugas dalam menjaga keamanan terus ditingkatkan. Keamanan jurnalis saat meliput Pilkada 2024 sangat bergantung pada dukungan Polri. Upaya pengamanan yang telah dilakukan oleh Kapolri dan jajaran terus terjaga.
Dalam konteks menjaga keamanan, komunikasi yang baik antara Apkam dan kelembagaan lain sangat diperlukan. Melalui saluran informasi yang jelas, masyarakat dapat melaporkan kejadian mencurigakan dengan cepat sehingga akan mempercepat respons Apkam dalam menangani situasi darurat.
Ketua Bawaslu, Rachmat Bagja, menambahkan bahwa Polri memainkan peran krusial dalam menyukseskan Pilkada 2024. Dukungan Polri dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada sebelumnya sangat membantu, dan diharapkan dukungan ini terus berlanjut hingga pelaksanaan Pilkada tahun ini.
Keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada kerjasama antara semua pihak, termasuk Polri, Bawaslu, dan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu tidak bisa dianggap sepele, mulai dari potensi konflik hingga isu ketertiban. Oleh karena itu, peran Polri dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemilih sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses berlangsung secara adil dan transparan, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketua KPU, M. Afifuddin, menyatakan bahwa pembentukan gugus tugas tersebut merupakan upaya untuk menciptakan ruang kampanye yang sehat. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi positif kepada masyarakat, dan kerjasama antara semua pihak sangat diperlukan.
Media memainkan peran krusial dalam proses kampanye dan hingga prosesi pemilihan langsung di Pilkada. Sebagai jembatan antara calon pemimpin dan masyarakat, media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan positif. Dalam upaya menciptakan ruang kampanye yang sehat, media diharapkan dapat menampilkan berita yang berimbang, memberikan edukasi kepada pemilih, serta mengurangi penyebaran hoaks yang bisa merusak reputasi calon atau menciptakan kebingungan di kalangan pemilih.
Ketua KPI, Ubaidillah,mengatakan bahwa pemantauan yang ketat terhadap penyelenggaraan Pilkada sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan kredibel.
Peran KPI dalam memastikan bahwa semua media massa menjalankan fungsinya dengan baik selama Pilkada. Dengan adanya pedoman yang jelas, KPI dapat mengawasi konten yang disajikan oleh media, mencegah penyebaran berita palsu, dan menindaklanjuti pelanggaran yang dapat merugikan proses pemilihan. Kerjasama antara KPI, media, dan penyelenggara Pilkada sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat.
Selain itu, di Papua, Polda Papua mengajak seluruh pihak di Provinsi Papua Tengah untuk bersama-sama menciptakan rasa aman menjelang Pilkada 2024. Pihak kepolisian telah bersiap untuk mengamankan tahapan kampanye dan debat kandidat melalui Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024.
Kepala Humas LO Polda Papua, AKBP Acmad Fauzan S.AG, menyampaikan bahwa personel Pengamanan Unjuk Rasa (Pam Unras) telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Situasi hingga saat ini berjalan aman dan kondusif. Pihaknya melakukan pembinaan fisik untuk memastikan personel memiliki stamina yang prima selama tugas pengamanan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai tantangan.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Komitmen bersama antara Polri, KPU, Bawaslu, Dewan Pers, KPI, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan selama proses demokrasi ini.
Masyarakat diharapkan untuk ikut berperan serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya kolaborasi yang solid, diharapkan Pilkada ini akan menjadi refleksi dari keinginan rakyat dan meneguhkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. )* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta
